REPUBLIKA.CO.ID Upaya untuk menyelesaikan masalah terkait tuntutan pembongkaran menara Masjid al-Aqsha, Sentani, Jayapura, Provinsi Papua, terus dilakukan. Pada Senin (19/3), rapat koordinasi kerukunan antarumat beragama Kabupaten Jayapura yang digelar dihadiri semua pemangku kepentingan dan unsur masyarakat.
Bertempat di kantor bupati Jayapura, rapat tersebut menghasilkan tim kerja yang bertugas menyelesaikan permasalahan antara Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) dan panitia pembangunan Masjid al-Aqsha, Sentani.
"Pesan saya kepada seluruh warga, baik yang Muslim, Nasrani, Kristen, supaya menahan diri, tidak terprovokasi dengan isu-isu SARA," kata Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura Pendeta Hosea Taudufu kepada Republika, Senin.
FKUB, menurut Pendeta Hosea, mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura agar menahan diri karena permasalahan hanya dapat diselesaikan dengan musyawarah bersama. Ia menginformasikan, rapat koordinasi kerukunan antarumat beragama tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta FKUB Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura.
Hadir pula perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua, Kemenag Kabupaten Jayapura, PGGJ, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura, TNI, serta Polri.
Dalam rapat tersebut, semua pihak menyimak pernyataan PGGJ yang telah diviralkan di media sosial dan pernyataan MUI Provinsi Papua dalam menanggapi pernyataan PGGJ. Adapun tim kerja yang dibentuk terdiri atas ketua FKUB Kabupaten Jayapura, ketua MUI Provinsi Papua, ketua PGGJ, Pendeta Albert Yoku selaku tokoh masyarakat, dan Toni Wanggai selaku anggota MRP.
Selanjutnya, tim kerja akan melakukan rapat koordinasi dengan pengurus Masjid al-Aqsha. "Tugas kami melakukan koordinasi dengan pengurus Masjid al-Aqsha, Sentani," ujar Pendeta Hosea.
Nantinya, hasil pertemuan dengan pengurus Masjid al-Aqsha akan disampaikan ke Pemkab Jayapura, Pemprov Papua, dan menteri agama di Jakarta. Tim akan mencari jalan terbaik dengan musyawarah bersama.
"Hari ini kita sudah rujuk, sudah baik, tidak ada lagi pertentangan antara Muslim dan Kristen. Soal menara masjid, kita nanti bicara dengan pengurus masjid. Sesuai dengan permintaan forum, menaranya mungkin dikurangi karena ada pada akses jalur pesawat," katanya.
Ia juga menyampaikan, setelah tim kerja dibentuk, akan dilakukan pertemuan lanjutan yang rencananya digelar mulai Rabu (21/3) ini. "Jadwal kerja kita mulai Rabu, Kamis, dan Jumat, harapannya semua harus menerima keputusan apa yang nanti diputuskan bersama melalui musyawarah bersama," ujar dia.
Ia berharap warga Muslim yang sudah membangun masjid menerima keputusan hasil musyawarah. Begitu pula umat Kristen harus menerima masukan dari saudara-saudara yang Muslim.
Sebelumnya, PGGJ menuntut agar menara Masjid al-Aqsha, Sentani, dibongkar karena lebih tinggi dari bangunan gereja yang sudah banyak berdiri di daerah itu. Ketua Umum PGGJ Pendeta Robbi Depondoye meminta pembongkaran dilakukan selambatnya 31 Maret 2018 atau 14 hari sejak tuntutan resmi diumumkan.
Terkait masalah ini, Polri mengimbau umat beragama di Jayapura mengutamakan dialog agar kondisinya tidak menjadi keruh. ‘’Dialog misalnya dapat dilakukan dengan FKUB,’’ kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal. Selain itu, pemkab juga harus mampu menjembatani dialog antarumat beragama tersebut.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan, permasalahan tersebut saat ini masih merupakan domain Kemenag. "Kita mengantisipasi saja, sedang dibicarakan. Pak Menag sudah turun tangan. Jangan sampai memperkeruh dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Setyo.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin melalui siaran persnya berharap agar masalah ini bisa diselesaikan dengan musyawarah. Ia mendukung rencana tokoh agama untuk menggelar dialog yang produktif dengan para pihak terkait.
"Selesaikan dengan musyawarah. Kami mendukung penuh langkah-langkah pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemda yang akan melakukan musyawarah antarmereka.’’ (Pengolah: wachidah handasah).
Ikuti Whatsapp Channel Republika