REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (19/3). Keduanya membahas perkembanganpolitik dan proses rekonsiliasi antar faksi-faksi di Palestina.
"Kedua pemimpin, dalam panggilan telepon singkat, menekankan perlunya mencapai rekonsiliasi antara dua faksi Palestina yang bersaing, yakni Fatah dan Hamas, serta mengatasi perbedaan luar biasa di antara mereka," kata kantor kepresidenan Mesir dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Anadolu.
Selain membahas rekonsiliasi Palestina, Sisi dan Abbas juga membahas beberapa isu regional. Abbas, pada kesempatan tersebut, menyampaikan penghargaannya kepada Mesir karena telah menjadi mediator dalam perselisihan Fatah dan Hamas.
Menurut kantor kepresidenan Mesir, Sisi dan Abbas sepakat untuk terus menjalin kontak serta menjaga koordinasi yang erat pada isu-isu yang menjadi perhatian bersama.Tentu yang paling utama yakni terkait proses rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas yang hingga saat ini masih terhambat.
Fatah dan Hamas mulai berselisih pada 2007. Perselisihan ini dipicu oleh kemenangan Hamas dalam sebuah pemilihan umum tahun 2006, yang hasilnya ditolak Fatah dan masyarakat internasional. Pada Juni 2007, Hamas mulai mengendalikan dan mengontrol pemerintahan di Gaza.
Beberapa upaya rekonsiliasi antara kedua faksi ini sempat dilakukan. Namun upaya tersebut gagal karena Hamas selalu mengajukan syarat-syarat tertentu kepada Otoritas Palestina bila hendak berdamai.
Pada Oktober 2017, Hamas dan Fatah akhirnya menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir. Penandatanganan kesepakatan ini menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih.
Setelah sepuluh tahun berlalu, Hamas akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apapun. Mereka bahkan membubarkan komite administartif yang sebelumnya bertugas untuk mengelola pemerintahan di jalur Gaza. Hal itu dilakukan agar Otoritas Palestina dapat mengambil alih tugas pemerintahan di daerah yang diblokade tersebut.
Namun rekonsiliasi ini masih mengalami kebuntuan. Hingga saat ini Hamas masih mengontrol jalur Gaza, sedangkan Fatah menjalankan pemerintahan di Tepi Barat.