REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) guna membahas polemik pembangunan menara Masjid Al-Aqsha Sentani. Pertemuan yang berlangsung di aula Pemkab Jayapura ini diikuti jajaran pimpinan Forkopimda Kabupaten Jayapura; Kakanwil Kemenag Provinsi Papua; pimpinan dan anggota MRP, DPRP, DPRD; serta seluruh tokoh agama, adat, dan perwakilan masyarakat.
Hadir juga perwakilan dari TNI dan Polri. Hasil pertemuan ini menyepakati pembentukan tim untuk menangani persoalan pembangunan menara Masjid Agung Al-Aqsha Sentani. Tim ini dipimpin Bupati Jayapura Mathius Awoitauw. Menurut dia, tim segera bekerja mencari solusi terbaik dalam mengatasi persoalan ini.
"Jadi, tadi kita semua sudah sepakat membentuk tim kecil hanya untuk menyelesaikan persoalan menara Masjid Al-Aqsha dengan target penyelesaian dalam waktu tiga hari. Tim tersebut diambil dari perwakilan PGGJ, MUI, FKUB, dan beberapa tokoh lintas agama," ungkap Mathius dalam keterangan tulis yang diterima Republika.co.id, Jakarta, Selasa (20/3).
Mathius menjelaskan, secara bersama tim terlebih dulu akan fokus pada persoalan pembangunan menara Masjid Agung Al-Aqsha, meski dalam tuntutan PGGJ ada beberapa poin. "Semua yang disampaikan itu akan kita bicarakan, namun secara baik, supaya semua dapat kita selesaikan tanpa menyinggung pihak lain," ujarnya.
Persoalan ini juga akan diselesaikan secara lokal hanya di Kabupaten Jayapura. "Semua persoalan ini akan kita selesaikan secara lokal melalui tim yang sudah kita bentuk," katanya.
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua Jannus Pangaribuan berharap semua pihak menahan diri dan dapat menyaring informasi, terutama terhadap hoaks. Menurut dia, butuh kehati-hatian dan kearifan dalam memberikan informasi.
"Karena sesuatu yang sudah tersebar ke publik itu telah menjadi konsumsi publik. Jika ingin ditarik kembali, informasi tersebut sudah sulit. Maka dari itu, pelan-pelan kita akan memperbaiki hal tersebut dengan cara-cara seperti ini, yaitu dialog dan akan dibuat tim yang ke depannya akan mengikis pemberitaan itu," ujarnya.
Soal Masjid, Muslim dan Nasrani Jayapura Sudah Rujuk
Kakanwil mengajak masyarakat tetap menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Ia mengingatkan, Gubernur Papua telah mendapat anugerah tokoh kerukunan.
"Saya pikir itu tanggung jawabnya sangat berat. Namun, juga bisa menjadi sebuah pintu agar masyarakatnya tetap cinta kerukunan, ikut berperilaku rukun, dan saya rasa itu tidak sulit untuk dilakukan," katanya.
Hal sama disampaikan Kapolres Jayapura AKBP Victor Dean Mackbon. Ia berharap para tokoh lebih bijaksana dalam membuat komentar, masukan, atau pernyataan, terutama di media sosial. "Pastinya ada etika-etika yang harus dipatuhi dalam menyampaikan sesuatu pesan-pesan dan jangan sampai membuat hal yang memicu kegaduhan publik," kata dia.
Ia berharap masyarakat juga bijak dalam menggunakan media sosial. Kepolisian akan mengawasi melalui cyber patrol.
Victor mengatakan, sebenarnya telah ada aturan-aturan terkait dengan etika dan SARA di media sosial yang melarang pemberitaan yang tidak sesuai kepada khalayak umum. Menurut dia, Undang-Undang ITE sudah jelas tentang hal tersebut. "Sudah pasti kami akan menindak tegas melalui hukum yang berlaku kepada penyebar berita yang tidak sesuai," ucapnya.
Victor mengimbau masyarakat Papua terus menjaga toleransi kerukunan beragama agar bisa tercipta kesejahteraan dan kemakmuran di Papua. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura Pendeta Hosea Taudufu mengapresiasi pertemuan tokoh umat beragama yang sudah mendapatkan titik temu. Ia berharap tim yang telah diberi tugas dapat menemukan solusi terbaik dan bisa membuat pertemuan kembali dengan pihak Masjid Al-Aqsha supaya masalah ini bisa diselesaikan.
"Pemerintah yang telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan membentuk tim kerja, mari kita semua hidup dalam kerukunan bersama dan tidak boleh menyikapi situasi ini dengan emosi atau dengan merasa dendam. Mari kita berpikir untuk menyelesaikan masalah ini dengan kembali kepada musyawarah bersama," ujarnya.