REPUBLIKA.CO.ID,BANGKALAN -- Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan, turut berbela sungkawa atas eksekusi mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan, Muhammad Zaini Misrin Arsyad, di Arab Saudi. Sebagai bentuk rasa duka, Gus Ipul pun melayat ke kediaman mendiang yang berada di Dusun Lembana, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Selasa (20/3).
Gus Ipul yang datang pagi hari, disambut langsung oleh keluarga mendiang. Di antaranya dua putra laki-laki mendiang, Saiful Toriq dan Mustofa Kirniawan. Gus Ipul lantas melakukan dialog bersama mereka.
Tak cukup dengan dialog, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga menyempatkan membacakan tahlil bersama keluarga. "Kita semua prihatin, kita semua berduka. Semoga almarhum diterima di sisi-Nya. Mari kita doakan bersama," kata Gus Ipul dalam dialognya.
Dalam kesempatan ini, Gus Ipul memberikan dukungan penuh pada keluarga untuk mendapatkan keadilan atas kasus tersebut. Itu tak lain karena keluarga merasa penegakan hukum di Arab Saudi berlaku sepihak, mengingat kasus hukum mendiang tengah berjalan.
Berdasarkan penjelasan keluarga, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) tentang vonis hukuman mati mendiang telah dikabulkan pengadilan pada Januari lalu. Dengan kata lain, eksekusi mati sebenarnya bisa dibatalkan.
"Memang ini sesuatu yang aneh. Sesuatu yang mengganjal di hati keluarga. Sebab, kasus hukumnya, menurut pihak keluarga, masih berjalan," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.
Sehingga, Gus Ipul berharap kasus ini menjadi perhatian pihak terkait. Menurutnya, pemerintah harus mengakomodasi protes yang diajukan keluarga. Ini sebagai bentuk perlindungan negara kepada rakyatnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul pun berharap, kejadian ini yang terakhir menimpa TKI asal Jawa Timur. Apalagi, hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi selama ini berjalan baik.
"Baik hubungan G to G (goverment to goverment) sangat baik, masyarakatnya juga sangat baik. Semestinya, ada yang bisa dilakukan. Meskipun, peraturan memang tidak mewajibkan untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu," kata Gus Ipul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika