REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menghadapi tarif dagang AS, Cina berjanji memproteksi investasi kekayaan intelektual asing di sana. Dalam penutupan Kongres Rakyat Nasional, Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan menghindari perang dagang dan akan membuka kesempatan lebar bagi industri manufaktur tanpa paksaan transfer teknologi perusahaan asing yang beroperasi di sana, demikian dilansir Bloomberg, Selasa (20/3).
Pernyataan Li itu mengemuka setelah Gedung Putih menyatakan akan menarik tarif hingga 60 miliar dolar AS (Rp 825 triliun) atas produk-produk Cina. Ini sebagai kompensasi atas pencurian kekayaan intelektual dan syarat alih teknologi perusahaan AS yang beroperasi di Cina. Defisit perdagangan AS dengan Cina sendiri mencapai 375 miliar dolar AS (Rp 5.156 triliun) pada 2017.
"Defisit besar bukanlah hal yang ingin kami lihat, kami ingin keseimbangan. Sebab perdagangan seperti itu tidak akan bertahan," kata Li.
Trump berulang kali menyatakan Cina sebagai pelanggar praktik perdagangan utama. Karena itu AS menarik diri dari Kemitraan Trans Pasifik (TPP) dimana Cina tidak tergabung di dalamnya dan memasang tarif tinggi untuk baja dan alumunium untuk menekan Cina. Sementara di sisi lain, Cina makin membuka diri dengan rencana 40 tahun reformasi.
Li berulang kali menyarankan, bila AS memasang tarif barang Cina demikian tinggi, AS harus memudahkan ekspor barang berteknologi tinggi ke Cina agar ada keseimbangan. Forum yang Li hadiri, Kongres Rakyat Nasional, merupakan forum dimana usul perpanjangan jabatan Xi Jinping disetujui, pengangkatan Gubernur Bank Rakyat Cina yang baru setelah 15 tahun, dan penetapan wakil Perdana Menteri baru Cina.
"Hak kekayaan intelektual akan sepenuhnya dilindungi. Kami harap dengan begitu Cina dan AS tidak hilang kesempatan meraih pendapatan lebih besar lagi," ucap Li.
Li mengatakan, tak ada pemenang dalam perang dagang. Ekonomi Cina sendiri terintegrasi dalam ekonomi global dan menutup diri hanya akan membuat Cina melangkah dengan caranya.
Berbagai perusahaan mulai dari produsen mainan hingga produsen anggur termasuk perusahaan teknologi kabarnya telah menyurati Gedung Putih terkait tarif dagang ini. Mereka meminta Pemerintah AS mempertimbangkan dampaknya terhadap AS sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika