REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini sudah memberikan rekomendasi impor garam industri. Meski sudah memberikan kepastian, Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk berharap tetap memprioritaskan pembelian garam nasional. "Kita berharap ke gudang garam nasional program KKP. Jadi saya infokan tolong prioritaskan beli di gudang garam nasional. Karena KKP kan berkomtimen bahwa standar akan ditentukan dan harga jualnya," kata Tony di Kementerian Perindustrian, Selasa (20/3).

Meskipun begitu, Tony mengakui pihaknya belum mengetahui betul kandungan NaCl garam lokal. Menurutnya, beberapa sumber mengungkapkan ada yang kandungnya 97 persen namun harus diperiksa di labolatorium independen terlebih dahulu. Tony mengakui memang sudah pernah membeli garam industri lokal namun memang tidak mudah. "Tapi memang susah. Pertama kalaupun ada sangat sedikit dan mahal harganya," tutur Tony.

Dia menegaskan sejak awal, AIPGI berkomitmen membeli garam nasional sebanyak 1,2 sampai 1,3 juta ton. Tony memastikan pengusaha lain juga sudah berkomitmen untuk menyerap garam nasional untuk diolah kembali.

Dia menambahkan, komitmen tersebut selama ini sudah terlaksana. "Memang tergantung pada hasil produksinya petani dan pada harganya juga. Kalau harga terlalu tinggi kan ini pengaruh ke hilir," jelas Tony.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian menerbitkan rekomendasi impor garam yaitu 676 ribu ton. Hal itu menyusul Presiden Joko Widodo sebelumnya menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Meskipun sudah ditetapkan, pemerintah tetap meminta industri menyerap garap dari lokal. Sebab hal tersebut diharapkan sesuai dengan proyeksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyebutkan terdapat 1,5 juta ton produksi garam lokal. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika