REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko menyebut penyelesaian masalah antara dua tokoh politikus Luhut Binsar Pandjaitan dan Amien Rais tak perlu adanya forum pertemuan. Sebab, menurutnya forum pertemuan yang mendatangkan keduanya bukan kunci penyelesaian itu.
"Tidak harus ketemu kok, tidak harus ada forum apapun dan itu tidak mudah. saya yakin forum bentuk apapun yang mempertemukan beliau beliau tidak akan menjadi sebuah kata kunci untuk menyelesaikan masalah ini," kata Anang saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (21/3).
Namun, ia menekankan, penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan cara berdamai. Yakni dengan melakukan kontempalsi diri dan memahami posisi masing-masing tokoh. "Tetapi saya mohon-lah, kedua belah pihak ini untuk melakukan kontempelasi diri, pahamilah posisi masing-masing," jelasnya.
Ia menjelaskan, di satu sisi, Luhut merupakan seorang pejabat publik yang harus mengutamakan kenegarawanannya. Luhut, kata dia juga harus memahami bahwa Amien Rais merupakan seorang warga negara yang harus dilindungi dan didengarkan aspirasinya. Selain itu, kata dia, Amien Rais sendiri juga harus memahami posisi dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berhak menyampaikan kritikan.
"Namun, harusnya menghormati pimpinannya, pejabat-pejabatnya itu, dengan tidak membuat orang itu rendah di hadapan publik. Dan menggunakan bahasa-bahasa tata cara komunikasi yang mengedepankan hormat," katanya.
Sehingga, menurutnya, kedua boleh pihak akan lebih baik ntuk memberikan statement yang bersifat menenangkan tanpa harus bertemu untuk menyelesaikan masalah. "Ketemu itu, menurut saya hanya sebuah drama, tidak menyelesaikan masalah secara esensi," ujarnya.
Sementara, pengamat polisi, pertahanan, dan keamanan Universitas Padjajajran Muradi menyarankan adanya forum untuk bertemu bagi kedua belah pihak untuk berdamai. "Langkah ketiga adalah dengan mendudukkan bersama kedua belah pihak dengan adanya penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut," kata Muradi, Rabu (21/3).
Namun, ia tak menyarankan pihak ormas seperti PP Muhammadyah yang menjadi penengah bagi keduanya. "Kalau dengan ormas, nanti dikhawatirkan akan tidak subyektif. Jadi lebih baik keluarga kedua belah pihak yang menjadi penengahnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika