REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ancaman Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terkait kritik Amien Rais jadi sorotan. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin meminta keduanya tidak mengedepankan otot dan tidak saling mengancam dalam berkehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia.

"Kritik Amien sah di alam demokrasi tapi saya tidak sepakat dengan subtansi karena harus dibuktikan. Luhut sebagai pejabat publik tidak boleh ancam mengancam, terlalu mengedepankan otot dan akhirnya reaksi kayak anak kecil di kampung ayo kita berantem buka baju," ujarnya usai acara Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI dan Panglima TNI di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Rabu (21/3).

Menurut Din, keduanya sebagai pejabat publik harus menunjukkan sikap kenegarawan, di mana bisa bekerja sesuai posisi masing-masing. Tak hanya itu, sebagai pejabat publik juga mampu menahan diri setiap ada permasalahan di negeri ini. "Pokoknya setiap elit mampu menahan diri menjaga emosi dan menampilkan wawasan kenegarawan tapi kritik jangan dibungkam," ucapnya.

"Presiden juga terbuka dengan kritik, bawahannya jangan anti kritik kalau bisa tantang saja dengan data," ucapnya.

Karena itu, menurut Din, akan lebih baik kalau keduanya menunjukkan sikap saling memaafkan. Hal ini ditujukan agar kerukunan bangsa bisa kembali bersatu. Amien Rais kembali melontarkan kritik kepada pemerintah berkuasa saat ini pada saat menjadi pembicara sebuah diskusi, Ahad (18/3). Amien mengatakan, ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah.

Sementara itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan tidak benar program sertifikat tanah itu membohongi. Ia mengatakan, program sertifikat tanah untuk mempersingkat prosesnya yang lama dan panjang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika