REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Forum Kedaulatan Bangsa mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang batal menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Alasannya, konvensi itu bisa mengintervensi kedaulatan petani tembakau sekaligus menghancurkan cengkeh secara sistematis.
Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek, Mohammad Nur Azami menilai penandatanganan FCTC nantinya berdampak negatif bagi industri kretek nasional. Ini dikarenakan ada sebanyak 38 butir pasal di dalamnya bertujuan untuk melarang penyebaran produk hasil tembakau.
Padahal menurut Azami, pendapatan negara sangat bergantung pada komoditas tembakau itu. Sepanjang 2017 saja pendapatan negara yang dipungut dari bea dan cukai rokok mencapai Rp 150 triliun. "Kami dengan tegas menolak semua bentuk intervensi kepada pemerintah untuk mengaksesi FCTC dan menolak semua bentuk produk hukum yang dapat mengancam kedaulatan petani tembakau dan cengkeh," tuturnya, Rabu (21/3).
Dia berpandangan industri kretek selama ini telah menghidupi sebanyak 6 juta orang dan memiliki daya tahan terhadap berbagai hantaman krisis. Selain itu menurutnya, Indonesia juga memiliki produk tembakau yang khas dibandingkan negara lain, karena itu pemerintah harus menolak ratifikasi FCTC.
"Pemerintah harus melawan semua bentuk gerakan dan inspirasi dari manapun yang berupaya menghancurkan kedaulatan kretek nasional," katanya.
Senada disampaikan oleh Lembaga Konsumen Rokok Agus Condro yang mendesak Presiden Jokowi untuk melindungi kretek khas Indonesia agar dilindungi dari intervensi negara asing. Menurutnya, Pemerintah harus membuat beleid yang pro terhadap petani tembakau agar berdaulat.
"Sebenarnya yang harus dilakukan jelas, melindungi kretek khas Indonesia yang terus menerus mendapat gempuran. Salah satunya adalah dengan melakukan perlindungan terhadap petani tembakau dan cengkeh yang menjadi bahan dasar kretek khas Indonesia. Pemerintah harus membuat kebijkan yang pro petani," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika