REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Seorang pejebat PBB mengatakan bahwa tidak ada bantuan yang diberikan dari organisasi dunia itu untuk pemilihan presiden Venezuela yang akan berlangsung pada 20 Mei. Menurut laporan yang ada, perwakilan dari pemerintahan negara Amerika Latin itu meminta agar PBB mengirimkan ahli, yang diperlukan sebagai pengawas dan untuk jalannya pemilihan tersebut.
Namun, pemilihan presiden Venezuela saat ini dinilai sangat kontroversial. Di tengah tekanan oposisi pemerintah negara itu, sejumlah negara lainnya juga menyerukan kecaman terhadap Presiden Nicolas Maduro yang nampaknya dengan sengaja mempecepat pemungutan suara dilakukan.
PBB tak akan memberikan bantaun elektroal kepada Venezuela, sebagaimana yang biasanya kami berikan untuk sebagaian negara anggota yang mengadakan pemilihan dan menginginkan pendampingan, ujar salah satu pejabat PBB dalam kondisi anonimitas, Jumat (23/3).
Jelang pemilihan presiden diVenezuela, kekacauan di negara itu semakin meningkat. Salah satunya akibat keputusan Majelis Konstituante yang mengumumkan bahwa pengungutan suara, secara tradisional yang seharusnya diadakan pada Desember tahun ini dipercepat menjadi akhir April mendatang, hingga kemudian rencana diundur menjadi Mei.
Langkah ini telah dinilai membuat oposisiVenezuelahanya dapat mempersiapkan pemilihan dalam waktu yang sangat singkat. Belum lagi, dengan para pemimpin mereka yang kini berada dalam pengasingan maupun di penjara.
Presiden Maduro yang telah menduduki jabatan pemimpin Venezuela selama enam tahun terakhir mengatakan ia siap untuk mengikuti pemilihan kembali. Ia berjanji untuk mengakhiri ancaman imperialis di negara itu.
Pemerintah yang dipimpin Maduro dianggap telah menciptakan krisis diVenezuela. Politisi oposisi menyalahkan kebijakan sosialis yang diterapkan oleh Maduro, serta pendahulunya mantan presiden Hugo Chavez.
Gelombang protes terhadap Maduro juga terjadi dengan sengit sepanjang tahun lalu, yang berujung dengan bentrokan. Lebih dari 120 orang meninggal dalam kurun waktu empat bulan akibat hal itu, dilansir laman AP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika