REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI -- Skandal penyalahgunaan data Facebook oleh lembaga konsultan politik asal Inggris, Cambridge Analytica, juga terjadi pada pemilu di Kenya. Hal tersebut terungkap dari wawancara televisi dengan salah satu direktur lembaga konsultan tersebut.

Dilansir dari Voice Online, Ahad (25/3), terungkap fakta bahwa Cambridge Analytica diduga mengambil data secara ilegal dari 50 juta pengguna Facebook. Pengambilan data ini bertujuan untuk mempengaruhi pemilu di Kenya pada 2013 dan 2017 lalu.

Fakta ini terungkap setelah seorang reporter stasiun televisi mewawancarai salah satu direktur divisi politik di Cambridge Analyica, Mark Turnbull. Wawancara tersebut menggali tentang peran Cambridge Analytica dalam pelaksanaan pemilu di Kenya.

Turnbull lantas mengatakan perannya ketika bekerja dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres) terpilih, Uhuru Kenyatta. Pekerjaan yang mereka lakukan adalah membantu menyediakan penelitian dan pesan yang ditargetkan.

"Kami telah mengubah nama keseluruhan partai dua kali, menulis manifesto mereka, melakukan dua putaran dari 50 ribu survei. Kemudian kami akan menulis semua pidato dan kami akan mementaskan semuanya. Jadi hampir setiap elemen dari kampanyenya," jelas Turnbull.

Menanggapi laporan wawancara televisi tersebut, pihak Cambridge Analytica menyatakan bantahannya. Menurut mereka, laporan wawancara itu sudah diedit dan ditulis untuk sangat menyalahartikan sifat percakapan tersebut dan bagaimana perusahaan melakukan bisnisnya.

Sementara itu, sejumlah pengamat menyebut Kenya adalah wilayah yang menarik bagi Cambridge Analytica. Sebab, negara di Afrika Timur ini merupakan salah satu negara yang memiliki internet seluler tercepat di dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika