Ahad 25 Mar 2018 17:26 WIB

Urai Polemik Cadar, Ormas Islam Hindari Unjuk Rasa

Kedatangan menag semakin meneguhkan kebijakan kampus.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Agus Yulianto
Perwakilan ormas Islam dan tokoh adat menggelar musyawarah akbar di Bukittinggi, Sumatra Barat, Ahad (25/3). Pertemuan tersebut membahas upaya dialog dengan IAIN Bukittinggi terkait aturan cadar.
Foto: Republika/Sapto Andika Candra
Perwakilan ormas Islam dan tokoh adat menggelar musyawarah akbar di Bukittinggi, Sumatra Barat, Ahad (25/3). Pertemuan tersebut membahas upaya dialog dengan IAIN Bukittinggi terkait aturan cadar.

REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI - Perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam dan elemen masyarakat di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat tidak ingin mengandalkan aksi unjuk rasa untuk menyelesaikan polemik tentang cadar. Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa (GNPF) Ulama Bukittinggi, Ridho Abu Muhammad mengungkapkan bahwa pihaknya masih mengutamakan dialog dan mediasi dengan pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi untuk mencari solusi dalam polemik cadar ini.

"Kami berkonsultasi dengan orang tua (ulama senior), dan disimpulkan bahwa alangkah baiknya aksi (unjuk rasa) ini pilihan terakhir," kata Ridho usai memimpin musyawarah akbar ormas Islam, Ahad (25/3).

Ridho mengungkapkan, bahwa sejak awal, pihaknya mengutamakan langkah persuasif kepada pihak kampus untuk mau mengindahkan tuntutan mereka. Sayangnya, menurut dia, IAIN Bukittinggi tidak memberikan respons sesuai tuntutan yang mereka ajukan. Bahkan kedatangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga semakin meneguhkan kebijakan kampus dalam membatasi penggunaan cadar di dalam lingkungan akademik.

GNPF-Ulama bersama sekitar 20 ormas Islam dan elemen masyarakat tetap mendesak IAIN Bukittinggi menghilangkan aturan pembatasan penggunaan cadar. IAIN Bukittinggi memang sempat merespons tuntutan ormas Islam dengan menghilangkan diksi 'cadar' dalam aturan mereka dan menggantinya dengan 'penutup wajah'. Langkah ini dianggap bukan solusi atas polemik yang ada.

"Kami ingin kampus IAIN (Bukittinggi) tidak memberlakukan aturan pelarangan cadar di seluruh area kampus, tidak dibatasi apakah di kelas atau perpustakaan," jelas Ridho.

Baca Juga: 'Permainan Kata' IAIN Bukittinggi Soal Aturan Cadar

Dalam musyawarah akbar kali ini, GNPF-Ulama Bukittinggi dan Agam menyusun tim mediator yang akan berdialog dengan pihak kampus IAIN Bukittinggi. Dialog dengan dengan kampus yang rencananya akan dilakukan Ahad (25/3) ini, urung dilakukan dan diundur menunggu hasil kajian tim internal GNPF-Ulama Bukittinggi dan Agam.

"Kalau IAIN tidak menyikapi tuntutan kami dengan baik, sebetulnya kami masih utamakan dialog. Setelah tim kami rapat besok, akan diputuskan kapan bertemu pihak kampus," jelas Ridho.

Ormas Islam, lanjut Ridho, juga menyiapkan langkah hukum apabila IAIN Bukittinggi tetap bersikukuh dengan kebijakannya. Meski begitu, GNPF-Ulama Bukittinggi menegaskan bahwa aksi demonstrasi oleh umat merupakan opsi paling buntut bila seluruh upaya tidak membuahkan hasil.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement