REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Sapto Andika Candra
Hayati Syafri, dosen IAIN Bukittinggi yang kini libur mengajar karena keputusannya bercadar menginginkan mediasi dengan pihak kampus. "Saya tak ingin menjadi korek api dan minyak tanah. Saya ingin ada mediasi yang mewakili saya sebagai korban sekaligus masyarakat yang menaruh harapan besar kepada kampus," katanya dalam Musyawarah Akbar Organisasi Masyarakat (ormas) Islam di Bukittinggi, Ahad (25/3).
Hayati mengingatkan bahwa dirinya saat ini berdiri di tengah konflik, lantaran statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) di IAIN Bukittinggi, sekaligus sebagai korban atas aturan kampus yang membatasi penggunaan cadar. Baginya, posisi ini harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Apalagi, ia mengaku tak ingin polemik ini justru memunculkan konflik yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat.
Pekan depan, Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Bukittinggi dan Agam akan menjajal dialog lanjutan dengan pimpinan IAIN Bukittinggi. Ormas Islam juga masih menanti hasil pemeriksaan Ombudsman RI yang sudah mendatangi kampus pekan lalu.
Sekretaris Jenderal GNPF-Ulama Bukittinggi dan Agam, Ridho Abu Muhammad, mengungkapkan, sejak awal pihaknya mengutamakan langkah persuasif kepada pihak kampus untuk mau mengindahkan tuntutan mereka.
Sayangnya, menurut Ridho, IAIN Bukittinggi tidak memberikan respons sesuai tuntutan yang mereka ajukan. Bahkan, kedatangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga semakin meneguhkan kebijakan kampus dalam membatasi penggunaan cadar di dalam lingkungan akademik.
Alasan inilah, kata dia, yang melatarbelakangi pertemuan pimpinan dan puluhan anggota organisasi masyarakat (ormas) Islam, serta perwakilan dari elemen masyarakat adat melakukan musyawarah akbar di Bukittinggi Sumatra Barat, Ahad (25/3).
Berkumpulnya para ulama dan tokoh adat tersebut untuk membahas kelanjutan sikap mereka atas kebijakan IAIN yang masih bersikukuh membatasi penggunaan cadar di lingkungan akademik. Menurut Ridho, GNPF-Ulama bersama sekitar 20 ormas Islam dan elemen masyarakat tetap mendesak IAIN Bukittinggi menghilangkan aturan pembatasan penggunaan cadar.
IAIN Bukittinggi memang sempat merespons tuntutan ormas Islam dengan menghilangkan diksi 'cadar' dalam aturan mereka dan menggantinya dengan 'penutup wajah'. Langkah ini dianggap bukan solusi atas polemik yang ada.
"Kami ingin kampus IAIN (Bukittinggi) tidak memberlakukan aturan pelarangan cadar di seluruh area kampus, tidak dibatasi apakah di kelas atau perpustakaan," jelas Ridho usai memimpin musyawarah akbar umat Islam, Ahad.
Dalam musyawarah akbar kali ini, GNPF-Ulama Bukittinggi dan Agam menyusun tim mediator yang akan berdialog dengan pihak kampus IAIN Bukittinggi. Dialog dengan dengan kampus yang rencananya akan dilakukan Ahad (25/3) ini, urung dilakukan dan diundur menunggu hasil kajian tim internal GNPF-Ulama Bukittinggi dan Agam.
"Kalau IAIN tidak menyikapi tuntutan kami dengan baik, sebetulnya kami masih utamakan dialog. Setelah tim kami rapat besok, akan diputuskan kapan bertemu pihak kampus," jelas Ridho.
Ormas Islam, lanjut Ridho, juga menyiapkan langkah hukum apabila IAIN Bukittinggi tetap bersikukuh dengan kebijakannya. Meski begitu, GNPF-Ulama Bukittinggi menegaskan, aksi demonstrasi oleh umat merupakan opsi paling buntut bila seluruh upaya tidak membuahkan hasil.
"Kami sudah berkonsultasi dengan orang tua kami dan disimpulkan bahwa alangkah baiknya aksi ini pilihan terakhir," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika