REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Penerangan Daerah Militer XII/Tanjung Pura Kolonel Infanteri Tri Rana Subekti menjelaskan, Polis Diraja Malaysia menahan dua orang anggota TNI karena keduanya melanggar masuk ke wilayah perbatasan Malaysia. Mereka ditangkap saat melakukan pemantauan di daerah yang diduga kerap dijadikan lokasi penyelundupan.
"Kita rutin (melakukan patroli). Kan ada informasi di daerah itu sering terjadi penyelundupan makanya kita mengendap di sana, mengadang penyelundup di sana," tutur Tri kepada Republika.co.id melalui sambungan telepon, Senin (26/3).
Sebelum terjadi penangkapan, dua anggota TNI dari Pos Sei Saparan Satuan Setingkat Kompi (SSK) II Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Batalyon Infanteri (Yonif) 642/Kapuas bernama Kopda M Rizal dan Praka Subur Arianto itu sedang melakukan pengendapan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Mereka melakukan pengendapan di jalur pelolosan patok D. 699/11 atau Pintu Portal Kebun Sawit Malaysia.
Tri menjelaskan, tidak ada pagar pembatas wilayah antara wilayah Indonesia dan Malaysia di lokasi tersebut. Di sana hanya ada patok yang itu pun letaknya berjauh-jauhan. Karena itu, sulit untuk mengetahui batas antarkedua negara itu.
"Jadi, tidak ada tanda yang benar-benar menunjukkan batasnya (wilayah). Mungkin menurut saya, mereka melewati batas itu," tuturnya.
Menurut Tri, kedua anggota Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas yang telah bertugas selama tujuh bulan itu tidak menggunakan kendaraan ketika bertugas. Ia menerangkan, tugas yang mereka lakukan merupakan tugas rahasia. Karena itu, mereka tak dibekali motor atau kendaraan lainnya.
"Mereka kan mengendap di hutan, di jalan tikus yang bentuknya jalan setapak. Jadi, tidak ada motor, tidak dibekali motor, yang ada hanya senjata," katanya.
Tri mengungkapkan, saat ini, proses koordinasi sebagai upaya membebaskan dua anggota TNI itu masih berlangsung. Indonesia telah mengirimkan Konsulat Jenderal dan International Liaison Officer (ILO) atau penghubung untuk berkoordinasi dengan otoritas Malaysia.
Soal berapa lama proses itu akan berlangsung, Tri tak dapat memastikannya. "Nah, itu dia kita kurang tahu. Mereka itu punya SOP (standard operating procedure) sendiri. Kita hanya bisa mengikuti saja, semacam koordinasi saja," katanya menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika