REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank DKI mencatatkan kinerja positif pada 2017 dengan pertumbuhan aset sebesar Rp 51,41 triliun. Angka itu menunjukkan kenaikan 26,74 persen dari Rp 40,56 triliun pada tahun sebelumnya. "Pertumbuhan total aset tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan perbankan nasional yang tercatat sebesar 9,79 persen di tahun 2017," kata Direktur Keuangan Bank DKI, Sigit Prastowo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (27/3).

Pencapaian total aset tersebut terutama didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang meningkat signifikan pada 2017. Ada pun DPK per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 38,33 triliun, tumbuh sebesar 34,74 persen dari Rp 28,45 triliun pada tahun 2016.

Pertumbuhan tersebut juga berada di atas rata-rata pertumbuhan DPK perbankan nasional yang tercatat sebesar 9,40 persen di tahun 2017. Terkait dengan penyaluran kredit, meskipun masih berfokus pada upaya perbaikan kualitas kredit, perseroan tetap mampu mencatatkan pertumbuhan kredit dari Rp 24,87 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 27,13 triliun per akhir tahun lalu.

"Pertumbuhan kredit tersebut berada diatas rata-rata pertumbuhan kredit perbankan nasional yang tercatat sebesar 8,27 persen di tahun 2017," katanya.

Upaya perbaikan kualitas kredit juga dilakukan untuk mendorong penurunan rasio kredit bermasalah (NPL) perseroan di mana NPL gross dan NPL Net Perseroan pada 2017 menunjukkan perbaikan yang signifikan. Realisasi masing-masing sebesar 3,76 persen dan 2,31 persen. Rasio NPL ini lebih baik dibanding tahun 2016 sebesar 5,35 persen dan 2,75 persen.

"Selain itu, upaya perbaikan kualitas kredit yang juga telah dilakukan pada 2017 di antaranya adalah melakukan penagihan kredit secara intensif, pengambilalihan agunan, lelang agunan kredit, restrukturisasi kredit, dan hapus buku," ujar Sigit Prastowo.

Berbagai aktivitas bisnis sepanjang tahun lalu, dia mengatakan, mendorong pencapaian laba bersih perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 712,17 miliar. Angka itu meningkat 10,40 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 645,11 miliar.

Perseroan telah melaksanakan transaksi nontunai di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Atas hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan memberikan penghargaan sebagai "BPD Model" pendukung pengelolaan keuangan daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika