REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Kadin Bali AA Ngurah Alit Wiraputra menjelaskan ada lima rekomendasi Bank Dunia untuk Bali mengenai keinginan pembangunan Bandara baru di Singaraja, Buleleng. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan beberapa waktu lalu.
"Menko Maritim mengatakan hasil kajian Bank Dunia belum merekomendasikan pembangunan Bandara di Singaraja untuk saat ini. Karena Bandara Ngurah Rai punya kapasitas menampung pergerakan 35 juta penumpang per tahun. Saat ini masih sekitar 20 juta penumpang per tahun," kata Alit Wiraputra, di Denpasar, Selasa (27/3).
Alasannya, Bandara Ngurah Rai masih punya kapasitas menampung pergerakan 15 juta penumpang ke depan. Nanti jika Bandara itu sudah menampung hingga 30 juta maka pengajuan Bandara di Bali bisa diajukan kembali. Bandara Ngurah Rai ini juga dinilai masih strategis, mendekatkan wisatawan dengan akomodasinya.
Rekomendasi Bank Dunia kedua, saat ini Bandara Ngurah Rai memang kekurangan apron (parkir pesawat) dan landasan pacu. Oleh karena itu disarankan untuk menambah apron dan landasan pacu.
Selain itu, menurut Ketua Kadin Bali, jarak Bandara yang satu dengan lainnya idealnya sekitar 300 kilometer. Kurang dari itu, akan terjadi persaingan yang kurang sehat. "Nah jarak antara Denpasar dengan Singaraja hanya 100 km. Menurut saya kurang ideal," tambah dia.
Rekomendasi ketiga, adalah pembangunan akses jalan, terutama ke arah Utara (Singaraja), ke Barat (Gilimanuk) dan juga ke Timur (Karangasem). "Baik pembangunan akses jalan tol (berbayar) atau jalan by pass. Untuk jalan ke Gilimanuk dan Singaraja itu sudah ada kajian, sementara ke Karangasem belum ada kajiannya," tambah dia.
Alit mengatakan, Bank Dunia minta kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan pembangunan akses jalan tersebut. Investor swasta sudah ada yang berminat untuk investasi. "Kami minta partisipasi pengusaha lokal sekitar 20-30 persen jika tender ada tender terbuka," tambah Alit Wiraputra.
Rekomendasi Bank Dunia ke empat, adalah pembangunan pelabuhan Tanjung Benoa untuk dijadikan pelabuhan kapal pesiar dan petikemas yang bisa langsung ekspor-impor untuk memperlancar produk kerajinan dari Bali. "Selama ini, peti kemas dari Bali harus melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Menko Maritim sangat setuju pengembangan pelabuhan Benoa," katanya.
Rekomendasi ke lima adalah realisasi pembangunan pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem sebagai pelabuhan khusus penumpang yang melayani pelayaran dari Bali ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan NTB. Sedangkan pelabuhan Padang Bai akan menjadi pelabuhan khusus pelayaran Barang. "Ini merupakan salah satu rencana Presiden Jokowi membuat tol laut," katanya.
Dia menjelaskan, Pelabuhan Tanah Ampo akan dikembangkan sebagai pelabuhan penumpang yang nyaman dan bagus. Lahannya masih luas. APBN 2018 juga sudah alokasikan anggaran Rp200 miliar. "Kini tinggal Pemkab Karangasem mampukah membuat rencana atau proposal pengembangan pelabuhan Tanah Ampo," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika