REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abraham Lunggana alias Haji Lulung menyebut PPP tak akan ikut menginterpelasi Gubernur Anies Baswedan terkait kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Lulung bahkan sesumbar akan menjaga Anies dari interpelasi.

"Enggak dong. Ngejagain kita (PPP). Pokoknya PPP palang pintunya (dari interpelasi)," kata Lulung di gedung DPRD DKI, Rabu (28/3).

Menurutnya, wacana interpelasi yang digulirkan tidak masuk akal. Hak bertanya anggota dewan terhadap eksekutif itu tak seharusnya dilakukan terkait kebijakan penataan Tanah Abang. Sebab, menurut Lulung, kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian terhadap pedagang berjualan.

Lulung mengatakan, interpelasi adalah hak setiap anggota dewan yang melekat dan boleh-boleh saja dilaksanakan. Ia akan melihat dinamika yang terjadi di DPRD terkait wacana tersebut. Namun, dia meyakini interpelasi tak akan terjadi.

"Saya pastikan tidak ada interpelasi. Kenapa interpelasi, saya tanya. Apa yang mau diinterpelasi?," ujar Lulung.

Wacana menginterpelasi kebijakan Anies oleh DPRD terkait kebijakan penataan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, kembali mencuat. Hal itu menyusul adanya laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) yang dikeluarkan Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika