REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan, pemerintah jangan terlalu gampang membuat dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Jimly menilai, penerbitan Perppu terkait calon kepala daerah bermasalah belum dibutuhkan.

"Masalah 'mentok' sedikit keluar perppu, diskusi sedikit tapi tidak ada solusi, keluarin perppu lagi. Pemerintah jangan terlalu 'royal' membuat perppu," ujar Jimly di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (28/3).

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menjelaskan perppu diterbitkan saat ada masalah genting yang membuat negara dalam keadaan darurat. "Tidak setiap waktu harus ditafsirkan sebagai keadaan darurat, ada prosedurnya sendiri," katanya.

Terkait adanya usulan penerbitan Perppu untuk mengganti calon kepala daerah yang terlibat korupsi, mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menilai hal tersebut belum dibutuhkan.