REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) mengatakan Konggres Umat Islam Sumatra Utara (KUI Sumut) harus menyikapi situasi terkini umat Islam. Dan sari pati pemikiran dari KUI sangat ditunggu karena pasti punya dasar acuan sejarah dan konstitusi yang kuat.

”Kongres ini sangat penting bagi umat dalam menyikapi situasi kekinian dan dirumuskan kembali sebagai sikap positifnya,” kata Yusril Ihza Mahendra, seperti dikutip fungsionaris DPP PBB, Sabar Sitanggang, dalam acara KUI Sumut di lapangan Asrama Haji Pangkalan Mashur, Medan, (Jumat 30/3).

Lebih lanjut,  Yusril menegaskan di dalam sejarah eksistensinya dua kelompok sudah ada sejak berdirinya negara Indonesia.  Eksistensi itu adalah adanya kelompok Islam dan sekuler.

“Maka, untuk itu perlu adanya sebuah kompromi.  Kompromi itu pun sudah ada dan pernah terjadi di dalam sejarah bangsa. Ini dikenal sebagai Piagam Jakarta,” tegas Yusril.

Suasana Konggres Umat Islam Sumatra Utara di Medan (30/3).

Menurut Yusril bentuk kompromi yang juga tak kalah penting adalah aturan dalam pembahasan konstitusi di UUD 1945 pada saat sidang BPUPKI. Aturan itu adalah: presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. 

“Dalam perkembangannya,  frasa Islam justru hilang.  Akibatnya pun tidak ada jaminan secara politik bagi umat Islam. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, kata-kata 'asli' pun dihilangkan!,’’ ujar Yusril menandaskan.

Ketika menjelaskan tentang hubungan ‘Islam dan Negara’,  khusisnya soal politik. Yusril lebih lanjut mengutip ucapan Zainal Abidin Ahmad, yang mengatakan bahwa memisahkan Islam dengan politik sama dengan m'emisahkan gula dengan manisnya.  ‘’Jadi itu tak mungkin! tak mungkin memisahkan Islam dengan politik.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika