REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan lamanya masa kampanye di Pilkada serentak 2018 membuat semua calon kepala daerah baik itu tingkat gubernur, bupati dan wali kota harus berbuat sesuatu yang spesial. Para calon kepala daerah perlu untuk menarik minat masyarakat.
Waktu yang panjang mengharuskan masing-masing paslon mengeluarkan biaya yang besar di masa kampanye. Untuk menghemat biaya, maka kata Titi setiap paslon harus mengakalinya dengan kampanye efektif. Salah satunya dengan memperbanyak agenda blusukan ke masyarakat.
"Justru itu membuat paslon harus memikirkan cara yang tepat dan efektif untuk menarik perhatian masyarakat. Contohnya dengan turun langsung ke masyarakat. Tidak lagi membuat acara-acara yang menghamburkan duit," kata Titi, Ahad (1/4).
Masa kampanye yang panjang menurut Titi termasuk ke dalam bagian dari berdemokrasi. Masyarakat bebas menentukan pilihan untuk menjadi pemimpin daerah. Masyarakat harus diberi ruang untuk mempertimbangkan calon yang akan mereka pilih.
Namun, Titi tak menampik bahwa pada Pilkada langsung ini tetap menyisakan politik transaksional antara politikus dengan pengusaha dan para wakil rakyat. Untuk mencalonkan diri maju menjadi kepala daerah, para calon harus mengetuk pintu kepada partai-partai agar mendapatkan syarat dukungan kursi dari DPRD.
"Memang politik transaksional masih ada di politikus-politikus kita. Tapi setidaknya proses Pilkada langsung ini sistem terbaik untuk demokrasi . Kalau dikembalikan ke DPRD, maka politik transaksional akan lebih buruk," ujar Titi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika