REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para calon jamaah yang menjadi korban agen perjalanan umrah First Travel mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelesaikan kasus yang merugikan puluhan ribu calon jamaah. Menanggapi usulan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan yang menerima langsung rombongan korban First Travel berjanji akan segera menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden.

"Kita akan menyampaikan kepada Presiden usulan dari para korban untuk membentuk TGPF. Itu untuk kami amanah karena sudah disampaikan kepada kami," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Diah Pitaloka, Senin (2/4).

Dalam pertemuan tersebut, diperoleh dua kesimpulan. Pertama adalah usulan dibentuknya panitia khusus (pansus) yang melibatkan Komisi III, VIII, dan XI dalam fungsi pengawasan untuk lebih spesifik mendalami kasus. Kedua yaitu usulan untuk membentuk TGPF. "Ini amanah yang suka enggak suka harus kita sampaikan pada Presiden," ujar anggota Komisi VIII tersebut.

Diah yakin Presiden akan membuka komunikasi mengenai hal tersebut. Menurut dia, ada modus kejahatan yang apabila tidak diselesaikan maka pola-pola tersebut akan terus terjadi. Diah, yang merupakan anggota Komisi Haji/Umroh DPR, mengatakan, pihaknya setuju dengan usulan TGPF. Bahkan, kata dia, di Komisi VIII DPR sudah ada yang mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus travel bodong.

"Jangan sampai proses hukumnya merugikan jamaah. (Kalau pailit) pajak dibayar dulu, utang dibayar dulu, sisanya baru ke korban. Ini jangan sampai terjadi," ujar Diah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika