REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Jabodetabekjur) memfokuskan kerjasama pada beberapa hal yang menjadi persoalan bersama. Salah satu yang menjadi fokus adalah penyelesaian banjir yang terjadi di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta, yang juga Ketua BKSP Jabodetabekjur, Anies Baswedan mengatakan sebagian dari masalah-masalah yang dihadapi adalah masalah lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan sendirian. Persoalan banjir yang terjadi di Jakarta harus diselesaikan bersama-sama dengan daerah penyangga seperti Bogor.
"Penanggulangan banjir harus diselesaikan dari hulu hingga hilir," katanya usai rapat kerja (Raker) BKSP Jabodetabekjur di Balai Kota, Selasa (3/4).
Anies mengatakan, dalam Raker disepakati bahwa kerja sama harus ditingkatkan. Dia mengaku tak ingin kerjasama hanya menjadi perbincangan di level pemimpin dan berakhir di ruang diskusi. Dia meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing daerah bisa bekerjasama menyelesaikannya.
"SKPD-SKPD yang terkait harus diintruksikan untuk melaksanakan," ujarnya.
Raker ini dihadiri 12 pimpinan daerah, tiga gubernur dan sembilan walikota, bupati. Antara 12 pemda dengan pemerintah pusat, kata Anies, banyak agenda-agenda yang perlu diselesaikan bersama. BKSP, menurutnya, bisa menjadi forum bisa berbicara dengan pemerintah pusat bukan sebagai masing-masing tapi satu agenda dan kepentingan yang sama.
Anies mengatakan, berdasarkan permasalahan mendasar dari sembilan kabupaten/kota anggota BKSP Jabodetabekjur, telah dibahas beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi bersama. Di antaranya banjir, kemacetan, penyediaan air bersih, persampahan dan ketahanan pangan.
Beberapa hal yang akan diselesaikan di antaranya normalisasi daerah aliran sungai, peningkatan jalan lintas batas, pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), pembangunan waduk untuk penyediaan air bersih, tiket terusan yang terpadu untuk pembenahan transportasi, dan pembangunan sistem distribusi pangan.
Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, persoalan banjir Jakarta memang perlu diselesaikan bersama Pemprov Jabar, termasuk di dalamnya Pemkab dan Pemkot Bogor. Salah satu yang dilakukan adalah dengan revitalisasi waduk, situ atau embung di daerah hulu.
"Terkait banjir khususnya banjir di DKI penyelesaian secara cepat terkait dengan Waduk Cimahi dan Waduk Sukamahi yang ada di Kabupaten Bogor," ujar dia.
Selain banjir, lanjut Iwa, ada hal lain yang menjadi titik fokus BKSP untuk diselesaikan. Di antaranya menyangkut sampah. Rencananya, akan dibangun TPST di Nambo, Kabupaten Bogor yang menjadi tempat pembuangan sampah dari Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bogor, dan juga dimungkinkan dari Tangerang Selatan.
Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, di BKSP Kabupaten Bogor untuk bekerjasama di penanganan banjir. Ia sependapat bahwasannya penanganan banjir perlu diselesaikan dari hulu hingga hilir. Artinya, kata dia, Kabupaten Bogor perlu turut andil menjadi bagian untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Ibu Kota.
"Upstreamnya ada di kami, middlestream di Kota dan Kabupaten Bogor, downstream ada di DKI. Perlu sinergitas perencanaan dan pengendalian banjir masuk ke dalam program dan akan juga ada uraian program yang harus ditindaklanjuti SKPD," jelasnya.
Yurisdiksi BKSP Jabodetabekjur meliputi wilayah tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dan sembilan kabupaten/kota, yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Cianjur.
Anies resmi menjabat sebagai Ketua BKSP Jabodetabekjur 2017-2020 setelah serah terima dengan Gubernur Banten Wahidin Halim. BKSP sempat diusulkan mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk dibubarkan pada 2014.
Anies menilai, banyak isu yang memiliki implikasi lintas wilayah administratif. Secara prinsip, banyak urusan yang jadi permasalahan bersama. Mulai isu lingkungan hidup, kependudukan, perdagangan dan lainnya. Dia meyakini, persoalan itu bisa diselesaikan melalui BKSP dengan membicarakan persoalan untuk mencari solusi bersama.
Dia mencontohkan, isu pengelolaan air. Banyak sungai-sungai yang keluar masuk antar wilayah. Sungai tersebut, dari hulu ke hilirnya melewati antar wilayah. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, menurut Anies, perlu kerjasama antar pemerintahan sehingga persoalan mendasarnya bisa tuntas.
"Kalau kita hanya mengelola berdasarkan ego kewilayahan, hanya mengurusi wilayahnya sendiri tanpa koordinasi dengan yang lain maka terobosan yang dilakukan bisa jadi tidak memiliki dampak yang diharapkan," ujar dia.
Anies menambahkan, jumlah penduduk ibu kota siang hari jauh berbeda dengan malam hari. Sebab, kata dia, sebagian berdomisili di luar wilayah administrasi Provinsi DKI. Maka kerjasama terkait transportasi massal, kependudukan dan lain-lain bisa dilakukan lebih baik dengan koordinasi antar pemerintahan.
"Kita akan aktifkan untuk memastikan warga di Provinsi DKI, Banten atau Jawa Barat yang terkait itu mendapatkan manfaat yang sama," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika