REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatra Barat mengingatkan pemerintah daerah agar waspada dengan laju inflasi yang terjadi saat ini. Setelah menyumbang deflasi pada Februari 2018 dengan angka 0,10 persen (bulan ke bulan), laju Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumbar tercatat 0,31 persen (bulan ke bulan). Sementara secara tahunan, inflasi Maret 2018 di Sumbar tercatat 2,33 persen (yoy) atau naik dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,03 persen (yoy).

BI mencatat, realisasi inflasi bulanan pada Maret 2018 menempatkan Sumatra Barat sebagai provinsi tertinggi keenam di Sumatra dan tertinggi ke-14 dari 29 provinsi yang mengalami inflasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, dua kota sampling inflasi yakni Padang dan Bukittinggi mengalami inflasi bulanan dengan laju masing-masing sebesar 0,31 persen (mtm) dan 0,28 persen (mtm).

Kepala BI Perwakilan Sumatra Barat, Endy Dwi Tjahjono menyebutkan, tren inflasi di Sumbar patut diwaspadai. Ia memandang risiko laju inflasi yang merangkak naik semakin membayangi Sumatra Barat pada April 2018 ini. Menyusul permintaan masyarakat yang terus meningkat menjelang Ramadhan dan Lebaran. Tak hanya itu, imbas dari penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite pada Maret 2018, diperkirakan masih terasa hingga April.

Di sisi harga pangan yang bergejolak, volatile food, penurunan produksi bisa saja terjadi seiring dengan curah hujan yang cukup tinggi. BI memandang bahwa hal ini menyumbang risiko gagal panen dan mengganggu kelancaran distribusi bahan pangan strategis.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sumatra Barat juga sempat memprediksi bahwa intensitas curah hujan pada April 2018 berada pada kisaran menengah hingga tinggi. "Selain dari sisi supply, risiko yang patut diwaspadai adalah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadhan dan faktor lain seperti ekspektasi masyarakat," jelas Endy, Selasa (3/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika