REPUBLIKA.CO.ID, PNOM PHEN -- Kamboja mengundang pengamat asing untuk memantau pemilihan umum pada Juli sesuai aturan negara tersebut. Perdana Menteri Hun Sen diperkirakan menang setelah partai oposisi utama dibubarkan.

Komite Pemilihan Nasional mengatakan bahwa pengamat asing itu harus menyerahkan laporan tertulis tentang temuan mereka. Direktur Komite untuk Pemilihan Umum Bebas dan Adil di Kamboja, lembaga pengawas pemilihan umum, Koul Panha mengatakan pengamat internasional harus membuat pertimbangan sebelum menerima tugas itu.

"Mereka harus lebih berhati-hati dalam menerima undangan. Banyak dari mereka memiliki standar prasyarat prinsip untuk keputusan keterlibatan mereka," katanya.

Hun Sen dan pendukungnya melakukan kampanye menentang kritikus, termasuk anggota oposisi Partai Penyelamat Bangsa Kamboja (CNRP). Hal itu dinilai menjadi  upaya memperpanjang kepemimpinannya setelah 33 tahun.

CNRP dibubarkan dan anggota parlemennya dilarang berpolitik pada November 2017 setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa partai itu mencoba menggulingkan pemerintah. Tuduhan tersebut dibantah CNRP.

Pembubaran CNRP diikuti penangkapan pemimpin CNRP Kem Sokha dengan tuduhan merencanakan penggulingan pemerintah dengan bantuan AS. Tuduhan itu dibantah baik oleh Amerika Serikat maupun Kem Sokha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika