REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan anak stunting atau gagal tumbuh merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Padahal, pemerintah sedang mempersiapkan pembangunan berkelanjutan dengan sektor infrastruktur dan kemudian masuk ke tahap sumber daya manusia (SDM).
Jokowi mengatakan stunting menjadi ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. “Anak stunting tak hanya secara fisik tumbuh terlalu pendek atau kerdil untuk usianya, tetapi juga mengganggu perkembangan otaknya," ujar Jokowi, Kamis (5/4).
Perkembangan otak yang tidak sesuai selanjutnya bisa mempengaruhi daya serap otak, produktivitas, hingga kreativitas di usia yang produktif. Jokowi mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) harus bisa meningkatkan kinerja dalam penurunan angka stunting.
Dia menambahkan penurunan angka stunting harus juga melibatkan semua elemen masyarakat terutama ibu ibu PKK. Dia juga mengatakan perlunya mengaktifkan kembali secara maksimal fungsi posyandu di desa-desa.
Jokowi menambahkan, pemberikan makanan yang bergizi bagi balita sangat dibutuhkan untuk masa depan Indonesia. Jokowi juga menilai pemberikan biskuit khusus untuk ibu hamil dan balita yang telah dijalankan selama tiga tahun masih belum cukup.
Masih perlu tambahan makanan khusus seperti ikan, susu, telor, atau kacang ijo agar bayi bisa tumbuh sehat dan tidak terkena stunting atau kurang gizi. “Saya minta untuk dibuat rencana aksi yang lebih terpadu, terintegrasi, yang memiliki dampak yang konkret di lapangan,” kata dia.
Jokowi mengatakan rencana aksi itu melakukan intervensi dalam berbagai hal, mulai dari pola makan, pola asuh dan juga yang berkaitan dengan sanitasi. Untuk sanitasi, Jokowi berharap ada pelayanan dasar terkait ketersediaan air bersih juga kamar mandi (MCK) harus betul perhatikan.
Mengedukasi publik dalam gerakan hidup sehat pun harus dikerjakan lagi agar lingkungan tempat tumbuh kembang anak-anak menjadi sebuah lingkungan yang sehat.
Baca Juga: Penurunan Stunting Masuk Program Prioritas Nasional
Ikuti Whatsapp Channel Republika