REPUBLIKA.CO.ID, WINA - Pemerintah sayap-kanan Austria mengumumkan rencana untuk melarang perempuan di taman kanak-kanak dan sekolah dasar mengenakan jilbab. Dalam hal ini, Pemerintah Austria melihat jilbab sebagai ancaman terhadap arus utama budaya di Austria.
Austria menerima lebih satu persen dari jumlah penduduknya pada pencari suaka selama krisis migrasi Eropa. Hal itu adalah isu yang membantu Kanselir Sebastian Kurz dari kalangan konservatif memenangkan pemilu tahun lalu, dengan mengambil sikap keras pada imigrasi.
"Tujuan kami adalah untuk menghadapi perkembangan masyarakat yang paralel di Austria. Gadis-gadis yang mengenakan jilbab di taman kanak-kanan atau sekolah dasar tentu saja bagian dari itu," kata Kurz kepada radio ORF, seperti dilansir di Times of Oman, Jumat (6/4).
Jika rencana semacam itu menjadi sebuah undang-undang, larangan tersebut akan berlaku bagi anak perempuan hingga sekitar usia 10 tahun. Umat Muslim umumnya meyakini bahwa agama Islam mengharuskan anak perempuan mengenakan jilbab dari masa pubertas (akil baligh). Sementara itu, jilbab dinilai jarang dipakai sebelum usia tersebut.
Pada konferensi pers dengan Wakil Kanselir Heinz-Kristen Strache dari Partai Kebebasan Austria (FPO), Kurz mengatakan, mereka percaya ada sebuah masalah di sekolah-sekolah, meskipun mereka tidak menghasilkan angka untuk mendukung hal itu. Dia mengatakan, sebuah undang-undang akan dibuat.
Di sisi lain, organisasi Muslim utama di Austria tidak bersedia untuk dimintai komentar. Koalisi sebelumnya dari Sosial Demokrat dan kepemimpinan Kurz yang berasal dari konservatif telah mengeasahkan undang-undang yang melarang penutup wajah, termasuk cadar, yang menutupi seluruh wajah dari kaum Muslim di ruang publik. Namun, wanita dan anak-anak perempuan bebas untuk mengenakan jilbab.
Pemerintah Austria berencana untuk melarang para guru mengenakan jilbab. Namun, rencana itu dibatalkan setelah sebuah perdebatan terjadi terkait simbol-simbol agama di sekolah-sekolah, seperti salib Katolik yang masih menggantung di banyak dinding kelas.
Untuk memberlakukan aturan larangan jilbab di taman kanak-kanak, yang dijalankan oleh provinsi-provinsi di Austria, pemerintah akan membutuhkan setidaknya dua pertiga mayoritas suara di parlemen. Karena itu, dukungan dari Partai Sosial Demokrat atau Neos liberal akan dibutuhkan.
Partai Sosial Demokrat mengatakan, mereka menginginkan seperangkat tindakan yang lebih luas. Namun, mereka juga tidak mengesampingkan kerja sama. Sementara itu, Neos Liberal mengatakan, mereka akan memeriksa naskah yang dibuat oleh pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika