REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Daeng M Faqih, mengimbau masyarakat untuk tidak menghubung-hubungkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada dokter Terawan. Ia menyebut, kasus etika kedokteran yang menyangkut dokter Terawan Agus Putranto dan hal mengenai metode pengobatan cuci otak darinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan politik.
“Itu hal yang sangat berbeda, ini kan sudah kebiasaan masyarakat suka menghubung-hubungkan. Dua hal itu sangat berbeda permasalahannya,” tutur Daeng kepada Republika.co.id, Jumat (6/4).
Ia mengatakan, satu kasus menyebutkan dokter yang merupakan kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto itu telah melakukan perbuatan yang dinilai oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar (MKEK) melanggar peraturan etika kedokteran. “MKEK memberikan rekomendasi untuk melakukan pen-skorsing-an karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran,” kata Daeng.
Daeng juga menuturkan, rekomendasi pen-skorsing-an itu belum dieksekusi. Maka, tak heran, sampai dengan hari ini, dia pun mengiyakan bila dokter Terawan masih melakukan praktik.
Sementara itu, metode cuci otak merupakan hal lain yang menurut Daeng tak ada hubungannya dengan rekomendasi pen-skorsing-an dokter Terawan. “Kalau kami melihat seperti yang dikatakan oleh dokter Terawan itu adalah ilmu atau metode baru. kami dari IDI justru malah merekomendasikan,” kata dia.
Perihal dokter Terawan yang sebenarnya merupakan dokter radiologi, tetapi malah menangani pasien-pasien strok, dia mengatakan, hal itu merupakan hal yang berbeda lagi. “Itu yang berhak menilai adalah KKI (Konfil Kedokteran Indonesia), yang di bawahnya ada Majelis Kehormatan Disiplin (MKD) Kedokteran Indonesia,” kata dia.
Dia lalu memaklumi bila masyarakat masih menghubung-hubungkan permasalahan-permasalahan terkait dokter Terawan. "Kita masih memaklumi karena masyarakat masih kurang terlalu paham. Kami dari komunitas kedokteran juga ingin memberikan pencerahan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika