REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum bisa menentukan nama yang pas untuk bandara internasional jawa barat (BIJB) yang kerap disebut juga Bandara Kertajati. Nama-nama yang diajukan harus didapat dari DPRD Provinsi Jawa Barat yang diajukan ke Kementerian Perhubungan.
"Kalau nama sesuai aturan harus diusulkan DPRD Provinsi baru diajukan ke Pemerintah Pusat. Yang menyetujui nanti dari kami (Kemenhub)," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau program padat karya di Sukabumi, Sabtu (7/4).
Dia menjelaskan usulan nama bandara memang harus sesegera mungkin karena dalam waktu dekat bandara BIJB akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencananya minggu ketiga bulan Mei bandara ini sudah diresmikan agar nantinya bisa dipakai masyarakat untuk mudik dari luar Jawa Barat ke Jawa Barat. Sebab banyak masyarakat dari Jawa Barat yang saat ini bekerja di luar Jawa sehingga ketika mudik bandara ini bisa mempermudah aksea pulang kampung.
Hingga saat ini, lanjut Budi, pengerjaan bandara tersebut telah mencapai 92 persen. Delapan persen sisanya adalah untuk melengkapi funiture dan hal-hal kecil lainnya. Pengerjaan yang terbilang cepat ini dianggap menjadi sesuatu yang baik dikarenakan dukungan dari banyak pihak termasuk swasta dan pemerintah provinsi Jabar. Sebab Pemda Jabar memberikan berbagai bantuan mulai dari moril hingga materil.
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka akan segera dioperasikan. Namun hingga kini, bandara tersebut belum memiliki nama resmi.
Untuk itu, Sultan Sepuh Kasultanan Kasepuhan Cirebon, PRA Arief Natadiningrat, mengusulkan empat nama untuk digunakan sebagai nama BIJB. Adapun keempat nama bandara yang diusulkannya itu, yakni Bandara Prabu Siliwangi, Bandara Sunan Gunung Jati, Bandara Kertajati, dan Bandara Jawa Barat.
"Kami sebagai warga Jabar mengusulkan empat nama bandara itu," kata Sultan Sepuh, Kamis (5/4).
Sultan Sepuh menilai, nama bandara tidak harus berupa nama pahlawan nasional yang sudah ditetapkan oleh presiden. Menurutnya, banyak pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa lainnya yang layak dipakai namanya sebagai nama bandara. "Seperti misalnya bandara di Kota Cirebon, yang diberi nama Cakrabuana (pendiri Cirebon), " kata Sultan Sepuh.
Selain itu, kata Sultan Sepuh, nama bandara juga tidak harus nama tokoh, melainkan bisa juga berupa nama tempat. Hal itu seperti Bandara Kualanamu di Medan.