REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mewacanakan Jalan Margonda Raya berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan yang tak mudah diatasi di jalan utama Kota Depok itu.
Menanggapi wacana tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengaku tak pernah dilibatkan Pemprov Jabar untuk membahas rencana penerapan ERP di Jalan Margonda. "Belum ada komunikasi, saya kurang paham informasinya Pemrov Jabar yang akan membuat kajian jalan berbayar di Jalan Margonda," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Depok, Dadang Wihana saat dihubungi, Senin (9/4).
Diutarakan Dadang, Pemkot Depok belum berpikir terkait rencana program ERP di Jalan Margonda. Menurutnya kondisi Jalan Margonda, ruas jalannya pendek dan juga banyak keluar masuk ke jalan pemukiman.
"Tapi nanti kita tunggu saja seperti apa arahan kebijakan Pemrov Jabar," tuturnya.
Menurut Dadang, jika akan diberlakukan ERP di Jalan Margonda, tentu harus dibahas bersama antara Pemprov Jabar dan Pemkot Depok bersama Badan Pengelola Tranportasi Jabodetabek (BPTJ).
"ERP di Jalan Margonda harus diawali dengan kajian terlebih dahulu. Apakah berdampak positif untuk perbaikan kinerja lalu lintas atau seperti apa. Banyak aspek yang harus dilihat," terangnya.
Dadang menjelaskan, status Jalan Margonda itu terbagi tiga segmen, yakni segmen pertama jalan kota, kedua jalan nasional, dan ketiga jalan provinsi. Tentu menurutnya, harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan cukup panjang.
Namun Anggota Komisi C DPRD Depok, Azhari, mengatakan tidak setuju Jalan Margonda diterapkan berbayar. Menurutnya hal itu tidak relevan dan tidak masuk akal.
"Masyarakat harus dibebankan untuk membayar bila melintas jalan tersebut. Bahkan, apakah jika diterapkan berbayar akan mengurangi kemacetan di Jalan Margonda, tentunya tidak bisa dijamin," ujar Azhari.
Persoalan kemacetan, lanjut dia, harus diatasi dengan perencanaan yang matang dengan melibatkan semua unsur dan melibatkan masyarakat. Pembenahan infrastruktur jalan, perbaiki fasilitas angkutan umum dan buat kenyamanan sehingga masyarakat dapat berpaling menggunakan angggota umum. Selain itu diperlukan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib lalu lintas.
Asisten Daerah Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Pemprov Jabar, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, akan merencanakan jalan berbayar di Jalan Margonda. "Jalan di Margonda itu macet, panjang lagi, tapi akan dilihat dulu karena kalau terlalu banyak simpang susah juga penerapannya, jadi masih kita kaji dulu," tetangnya.
Eddy menambahkan, Pemprov Jabar serius menerapkan jalan berbayar dengan metode ERP. ERP itu menurut Eddy, tujuannya menekan kemacetan dengan menaikkan (biaya) seperti tol.
"Kalau orang mau masuk ke jalan itu dia harus berpikir harus bayar," bebernya.
Selanjutnya Eddy memaparkan, Dishub Jabar telah menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Alita Praya Mitra, rekanan Kapsch Trafficomm asal Swedia. Isi kesepakatan tersebut untuk menyiapkan studi penerapan ERP di Jawa Barat. Hasil studi itu akan dijadikan bahan Dishub Pemprov Jabar melelang siapa yang bisa menerapkan ERP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika