REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan menargetkan peningkatan penerimaan negara hingga 7,6 persen pada 2019. Dari sisi belanja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan kenaikan mencapai 7,3 persen untuk pemerintah pusat. Sedangkan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer dana desa akan naik sekitar 8,3 persen.
"Itu semuanya masih di dalam hitungan pagu indikatif. Kita akan membelanjakan lebih dari Rp 823 triliun, kalau tidak salah untuk kementerian dan lembaga tadi. Di mana program-program yang disebut oleh bapak presiden, pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial akan kita fokuskan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (9/4).
Berdasarkan data APBN 2018, pemerintah menargetkan penerimaan negara mencapai Rp 1.894,7 triliun dan belanja Rp 2220,7 triliun. Penerimaan pajak ditarget bisa tembus Rp 1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 275,4 triliun, dan dana hibah mencapai Rp 1,2 triliun. Belanja pemerintah pusat tahun ini dianggarkan mencapai Rp 1.454,5 triliun, sementara transfer ke daerah dan dana desa Rp 766,2 triliun.
Untuk 2019, Sri Mulyani menyebut bahwa Kemenkeu tetap akan mendesain APBN pada defisit yang tidak jauh seperti tahun ini di mana tahun depan diharap kurang dari dua persen dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah dinilai harus hati-hati menetapkan target pajak karena PDB tahun depan diprediksi meningkat hingga di atas Rp 16 ribu triliun.
"Pemerintah akan berusaha mendesign APBN 2019 yang dari sisi satu adalah dia tetap memberikan stimulus dan support terhadap perekonomian dan perbaikan sosial. Namun dia tidak menciptakan beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menuturkan, hitung-hitungan itu masih bisa berubah dengan melihat sejumlah faktor seperti Indonesian crude price (ICP) pada 2019. Berdasarkan prediksi, harga ICP akan berada di kisaran 58 dolar AS hingga 65 dolar AS per barel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika