REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Febrianto Adi Saputro, Febrian Fachri, Ali Mansur
JAKARTA -- Deklarasi Prabowo Subianto menjadi calon presiden pada Pilpres 2019 sepertinya tinggal menunggu waktu. Sinyal kuat Prabowo akan maju di pilpres adalah pernyataan resmi Partai Gerindra yang mendeklarasikan mantan danjen Kopassus itu sebagai capres 2019.
Jika Prabowo kembali maju menjadi capres akan terjadi dejavu. Pertarungan ulang dengan Joko Widodo di gelanggang pilpres bakal terjadi. Namun, hingga kini pendukung keduanya di leg kedua nanti masih abu-abu. Sebab, baru beberapa parpol saja yang sudah memastikan ikut masuk arena pertarungan dengan mendukung capres.
Dalam pidato pembukaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) di kediaman Prabowo, Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4), Prabowo menyatakan siap maju sebagai capres jika diberi mandat oleh seluruh kader Partai Gerindra. "Dengan segala tenaga saya, dengan segala jiwa dan raga saya, seandainya Partai Gerindra memerintahkan saya untuk maju dalam pemilihan presiden yang akan datang, saya siap melaksanakan tugas tersebut," kata Prabowo.
Prabowo juga menepis kabar yang mengatakan dirinya ragu dan pesimitis maju pada Pilpres 2019. Ia menegaskan, dirinya adalah pemegang mandat.
"Saya adalah pemegang mandat. Saya adalah pejuang Partai Gerindra selama saya diberi kekuatan oleh Yang Mahakuasa. Saya masih bisa berjuang dan selama saya dipercaya oleh Partai Gerindra kepada saya, akan saya jalankan," ucapnya.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pencalonan Prabowo sebagai capres dilakukan setelah melalui proses panjang dengan menyerap aspirasi rakyat dari berbagai daerah. "Atas dasar aspirasi tersebut, Partai Gerindra secara resmi mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan sekaligus memberikan mandat penuh untuk membangun koalisi dan memilih calon wakil presiden," kata Muzani dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (11/4).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan, deklarasi Prabowo akan digelar setelah pilkada di Banyumas, Jawa Tengah. "Rencananya nanti (setelah pilkada) akan ada deklarasi setelah ada surat sahabat-sahabat kita PAN dan PKS dan nama cawapresnya. Artinya, kemungkinan besar deklarasi itu akan ada di Banyumas," kata Arief kepada wartawan di sekitaran kompleks Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4).
Arief menyebut, alasan dipilih Banyumas sebagai tempat deklarasi Prabowo karena Banyumas merupakan tempat leluhur Prabowo berasal. Selain itu, Banyumas dinilai sebagai daerah yang penuh sejarah dan kota kesatria.
"Ketika Jenderal Sudirman melakukan gerilya dari Banyumas, dan juga ketika para pendiri-pendiri bangsa ini sebelum kemerdekaan membuat sebuah deklarasi persatuan nasional, untuk menuju Indonesia merdeka sepenuhnya, itu di Banyumas," ujarnya.
Waketum Gerindra lainnya, Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, keputusan mengusung Prabowo diambil usai mendengarkan aspirasi seluruh kader Gerindra yang hadir dalam rakornas. "Hari ini prabowo menerima mandat dari Partai Gerindra untuk mencapres serta membangun koalisi. Oleh karena itu tiada kata untuk melihat kebelakang, rawe-rawe rantas malang-malang putung," tegas Dasco saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (11/4).
Prabowo Subianto
Dasco menambahkan, Prabowo mendapatkan dukungan satu suara bulat untuk kembali maju sebagai capres dari Partai Gerindra. Apalagi yang hadir pada rakornas adalah pemegang suara seluruh Indonesia dan mereka memberikan mandat agar Prabowo maju. Bahkan mereka yang hadir juga menyampaikan aspirasinya, terkait Pilpres 2019 yang sudah di depan mata.
Namun untuk nama calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo masih belum bisa disebutkan. Karena memang, kata Dasco, pihaknya masih perlu waktu untuk melakukan proses. Karena bagaimanapun, cawapres yang dipilih juga harus memberikan pengaruh positif terhadap elektabilitas Prabowo.
"Untuk saat ini kami masih perlu waktu untuk memprosesnya (cawapres). Pastinya jika sudah ada keputusan soal nama cawapres akan kami sampaikan. Kalau sekarang cawapres masih perlu proses," terang Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika