REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Jembatan Holtekamp dibangun dengan bantuan tiga sumber pendanaan. Proyek jembatan di Jayapura ini melibatkan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
"Jembatannya saja itu kurang lebih Rp 946 miliar," ujar Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Iwan Jakarsih, Kamis (12/4).
Ia menjelaskan, dana APBN mendapat porsi untuk pengerjaan jembatan bentang utama sepanjang 433 meter dengan nilai Rp 946 miliar dan jalan akses sisi Holtekamp sepanjang 7.410 meter sebesar Rp 200 miliar.
APBD Provinsi Papua mendapat porsi untuk jembatan bentang pendekat sepanjang 685 meter (Rp 332 miliar) dan jembatan bentang pendekat sepanjang 210 meter (Rp 400 miliar). Sementara APBD Kota Jayapura digunakan untuk jalan akses sisi Hamadi sepanjang 400 meter dengan nilai Rp 35 miliar.
Baca juga, Jokowi Tinjau Proyek Jembatan Holtekamp.
Pembangunan jembatan Holtekamp selain menerapkan teknologi pendulum untuk mengurangi dampak gempa, juga menggunakan cara lifting. Untuk lifting, ia melanjutkan, pihaknya mengirim rangka jembatan dalam keadaan utuh dari Surabaya. Dengan cara tersebut, alam di sekitar jembatan bisa dipelihara dengan baik tanpa adanya kerusakan akibat tiang pancang.
Iwan menambahkan, pemilihan PT PAL Surabaya sebagai lokasi pembangunan jembatan berdasarkan adanya fasilitas pabrikasi dan pelabuhan. Dengan begitu, ketika rangka jembatan selesai bisa segera dirangkai untuk kemudian didorong masuk pelabuhan dan bisa dikirimkan melalui kapal."Inovasi-inovasi ini yang harus kita create," katanya.
Satu rangka jembatan memiliki berat hingga dua ton. Sementara ada dua rangka yang digunakan dalam pembangunan Jembatan Holtekamp. Pengiriman pun tidak dilakukan serentak, memerlukan selang waktu. Apalagi dengan jarak Surabaya Jayapura yang mencapai 3.200 km, kapal memerlukan waktu tempuh tiga pekan.
Menurutnya, Jembatan Holtekamp nantinya bisa menjadi ikon kota Jayapura. Seperti diketahui, tanah pemukiman di daerah Jayapura cukup sulit karena keberadaan teluk dan bukit. Sehingga untuk pemukiman maupun fasilitas kantor sulit dimanfaatkan. Sementara di bagian seberang yakni Skouw, memiliki tanah yang relatif datar sehingga bisa dilakukan pengembangan lebih lanjut.
Hal ini didukung dengan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang menjelma menjadi titik perekonomian masyarakat setempat.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, wilayah Hamadi di Jayapura bagian selatan sudah //crowded// sehingga perlu melakukan pengembangan Jayapura di sisi Skouw.
Sementara, jika mengandalkan kondisi fisik alami, masyarakat harus berputar jauhmelintasi teluk Youtefahingga dua jam menuju Skouw."Artinya jembatan ini adalah jembatan masa depan Jayapura karena akan mendorong perkembangan kota ke daerah Skouw. Di sini daya tahan tampung lahannya lebih besar," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika