REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Taliban menyerang kompleks pemerintah di Distrik Khuja Omari, Provinsi Ghazni, Afghanistan, Kamis (12/4) pagi. Serangan ini memicu baku tembak selama satu jam yang menewaskan 15 orang, termasuk tiga pejabat lokal, sebelum mereka berhasil diusir oleh pasukan Afghanistan.
Serangan ini merupakan serangan terbaru yang dilakukan oleh kelompok pemberontak itu di Provinsi Ghazni, yang sekarang sebagian besar berada di bawah kendali Taliban. Taliban telah menanam ranjau untuk mencegah pasukan pemerintah datang membantu. Mereka juga dengan cepat mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.
Seorang anggota parlemen di Parlemen Afghanistan, Mohammad Arif Rahmani, mengatakan, gubernur distrik, direktur dinas intelijen, dan seorang wakil pejabat polisi termasuk di antara mereka yang tewas dalam serangan ini. Menurut kesaksiannya, serangan itu dimulai sekitar pukul 02.00 pagi.
Ramazan Ali Moseni, seorang wakil kepala polisi di Provinsi Ghazni, mengatakan, tujuh perwira polisi dan lima anggota badan intelijen negara, yang dikenal dengan NDS, juga tewas dalam serangan itu. Moseni menambahkan, 45 anggota Taliban tewas dan delapan anggota pasukan keamanan Afghanistan terluka.
Angka korban yang sebenarnya tidak dapat diverifikasi secara independen karena letak lokasi kejadian yang terpencil. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan, setelah serangan di Khuja Omari, yang lokasinya tidak jauh dari ibu kota Provinsi Ghazni, semua pos keamanan di distrik itu berada di bawah kendali Taliban. Namun, pusat distrik masih berada di tangan pemerintah.
Provinsi Ghazni terletak di selatan ibu kota Kabul dan berlokasi di sepanjang rute utama. Perjalanan dari ibu kota Kabul ke provinsi Kandahar selatan yang melalui rute ini dianggap berbahaya karena besarnya wilayah yang sekarang berada di bawah kendali pemberontak.
Mujahid menyatakan, korban dari pasukan Pemerintah Afghanistan lebih besar daripada dari pihak pemberontak. Ia banyak membesar-besarkan prestasi Taliban di medan perang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika