REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Kementerian Luar Negeri Suriah pada Kamis (12/4) menegaskan kesediaan pemerintah Suriah untuk bekerja sama dengan tim penyelidikan dugaan serangan kimia, menurut laporan kantor berita. Tim Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) telah berencana untuk memulai penyelidikan mereka atas dugaan penggunaan senjata kimia di distrik Douma di timur Damaskus.
Kementerian mengatakan tuduhan yang dilancarkan Amerika Serikat bahwa pasukan pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia di Douma adalah upaya untuk memperdaya opini masyarakat dengan tujuan untuk menanamkan 'skema agresif'nya. Sementara itu, kementerian mengatakan bahwa, jika ada keterlambatan pada kedatangan tim OPCW, negara-negara Barat yang ingin menghalang-halangi pelaksanaan misi tersebut akan dianggap bersalah.
Tim OPCW sudah tiba di Beirut, Lebanon, pada Kamis dan dijadwalkan tiba dan mulai menjalankan tugasnya di Suriah pada Sabtu (14/4).
Wakil tetap Suriah di Perserikatan Bangsa-bangsa, Bashar al-Jaafari, mengatakan pemerintah Suriah siap membuka jalan masuk bagi tim OPCW ke posisi mana pun di Douma. Ia menuduh kelompok garis keras yang menguasai wilayah itu telah mendapatkan bahan-bahan kimia dari Libya melalui kerja sama dengan Turki dan Arab Saudi.
Sabtu pekan lalu, para pemberontak di distrik Douma, yang sebelumnya diduduki pemberontak, menuduh pasukan Suriah menggunakan gas klorin hingga menewaskan 40 orang. Pemerintah Suriah membantah keras tudingan itu dan mengatakan bahwa para pemberontak mengarang insiden tersebut untuk menarik perhatian negara-negara asing agar menyerang Suriah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah secara terang-terangan menyatakan bahwa negaranya berkeinginan untuk menyerang Suriah. AS menggalang dukungan dan keikutsertaan negara-negara Barat lainnya dalam rencana serangan.
Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Kamis mengatakan bahwa serangan apa pun hanya akan semakin merusak stabilitas kawasan, yang bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika