REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Mantan wakil presiden Republik Indonesia 2009-2014 Boediono mengatakan pentingnya reformasi birokrasi dalam menentukan kemajuan suatu negara. Institusi birokrasi, menurut Boediono, harus memainkan peran signifikan untuk memengaruhi pengambilan kebijakan penting yang diambil negara.

Kenyataannya saat ini dalam politik demokrasi Indonesia, menurut mantan gubernur Bank Indonesia itu, ada banyak partai politik yang berebut untuk menguasai institusi birokrasi. Untuk mendapatkan kekuasaan birokrasi, menurut Boediono, kader partai sering menempuh cara-cara yang tidak sehat demi perebutan suara dan dana.

"Dalam multipartai, partai akan berlomba mengambil posisi-posisi di institusi birokrasi yang penting melalui kader partai. Ini tak sehat. Birokrasi jadi perebutan suara dan dana. Maka, terjadilah korupsi dengan sistemik," kata Boediono dalam orasi ilmiah bertajuk "Peran Reformasi Sektor Publik dalam Pembangunan Ekonomi di Era Disruptif dan Megatrend Global" pada acara Dies Natalis dan Homecoming Day Fakultas Ilmu Administrasi UI di Auditorium Juwono Sudarsono, kampus UI, Depok , Jumat (13/4).

Selain oleh para pelaku dunia politik, menurut Boediono, institusi birokrasi juga selalu masuk ke dalam bidikan para pelaku bisnis dan dunia usaha dalam skala besar. Bedanya dengan politikus, kata Boediono, pengusaha memanfaatkan pengaruh untuk mengendalikan institusi birokrasi agar kebijakan yang diambil negara dapat terus menguntungkan mereka.

Andai institusi birokrasi dibiarkan seperti ini, menurut Boediono, reformasi birokrasi akan berjalan stagnan, bahkan mundur. Cita-cita reformasi birokrasi untuk menunjang pembangunan suatu negara, kata Boediono, adalah harus adanya komitmen politik agar birokrasi dapat memudahkan urusan kepentingan khalayak banyak.

"Bukan untuk segelintir orang atau kelompok tertentu saja," sindirnya.