REPUBLIKA.CO.ID, DHAHRAN -- Arab Saudi mengumumkan sumbangan sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk kantor administrasi yang merawat Masjid Al Aqsha di Yerusalem. Arab Saudi juga berencana menyumbang 50 juta dolar AS untuk program yang dijalankan badan bantuan PBB untuk Palestina (UNRWA). Anggaran itu untuk mengganti pemangkasan bantuan yang dilakukan AS.
Raja Abdullah II dari Yordania membuka KTT Arab ke-29 di Dhahran, Arab Saudi. Ia menekankan perlunya solusi dua negara dan mengutuk keputusan AS memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem.
Raja Salman dari Arab Saudi juga mengutuk langkah AS tersebut. Ia menegaskan penolakan Kerajaan Arab Saudi atas keputusan AS. Ia menekankan perlunya penegasan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Arab Saudi yang menjadi tuan rumah KTT memberi tema pertemuan tersebut sebagai KTT Quds (Yerusalem). Sebuah diskusi terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Kami menegaskan kembali penolakan kami terhadap keputusan AS tentang Yerusalem," kata Salman dilansir di Arab News, Senin (16/4).
Raja Salman sengaja menamai pertemuan tersebut sebagai pertemuan puncak Yerusalem. Tujuannya, seluruh dunia tahu Palestina dan rakyatnya tetap menjadi pusat perhatian Arab. "Keputusan telah membuat Amerika Serikat menjadi pihak dalam konflik dan bukan mediator netral," kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Terkait ketidakstabilan di kawasan Arab, Raja Salman menilai Iran harus disalahkan. Dia mengatakan pemberontak Yaman Houthis, yang didukung oleh Iran, telah menembakkan 116 rudal ke kerajaan sejak Arab Saudi berperang di Yaman tiga tahun lalu. "Kami memperbarui kecaman keras kami atas tindakan teroris yang dilakukan oleh Iran," kata Salman.
Ia juga menegaskan menolak adanya campur tangan dalam urusan internal negara-negara Arab. Namun, ia tidak menjabarkan permasalahan yang disebut urusan internal tersebut. Dia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil sikap yang kuat terhadap agresi Iran di kawasan itu serta terhadap milisi yang memotong bantuan ke Yaman yang dilanda perang.
Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit mengatakan pemerintah Assad dan pemain internasional yang berusaha mencapai tujuan politik strategis mereka sendiri, bertanggung jawab atas krisis konflik. "Interferensi regional dalam urusan Arab telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata dia.
Aboul Gheit menambahkan ancaman utama yang dihadapi orang Arab semuanya sama-sama penting dan berbahaya. Ia menilai tantangan saat ini yakni menyerukan dialog tentang prioritas keamanan nasional Arab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika