REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mensyaratkan posisi calon wakil presiden (cawapres) kepada Partai Gerindra jika ingin berkoalisi di pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan menilai hal tersebut sesuatu yang wajar mengingat sertiap partai politik (parpol) ingin mendapatkan posisi yang terbaik.

"Ya sekarang ini kan orang sedang berupaya berusaha, namanya juga usaha," ujar Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

Taufik mengatakan setiap parpol memiliki strategi dan teknik marketing yang berbeda-beda. Ada yang seolah memaksakan, namun ada juga yang dengan mengajukan syarat-syarat tertentu.

"Sedangkan PAN ini tentunya kita selalu melakukan proses mekanisme partai sesuai AD/ART yaitu dalam rakernas (rapat kerja nasional)," katanya.

Berbeda dengan PKS, Taufik enggan membeberkan syarat dukungan yang diajukan PAN kepada Partai Gerindra. Menurutnya, syarat ataupun ketentuan tertentu ada untuk menjalin tawar menawar.

"Itu tentu menjadi bagian sesuatu yang tidak di-publish," ungkapnya.

Taufik menambahkan, dalam membangun koalisi, paling tidak PAN melihat minimal ada kesamaan visi dan misi perjuangan. Khususnya yang sesuai dengan didikan oleh Muhammdiyah yaitu amar ma'ruf nahi munkar dan fastabikhul khoirot.

"Siapapun capresnya itu bisa berkomitmen amar ma'ruf nahi munkar dan fastabikhul khoirot AD/ART PAN itu akan menjadi pertimbangan dalam rakernas. Keputusannya seperti apa sangat tergantung pada seluruh peserta rakernas PAN," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika