REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- KPK berharap semua kepala daerah bisa menjaga Pilkada yang berintegritas. Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, ia menuntut pasangan calon (paslon) untuk jujur dan berintegritas karemdidasari kenyataan hingga saat ini tercatat 18 gubernur dan 75 bupati/wali kota atau wakilnya terjerat kasus korupsi.

"Saya berharap, pemimpin terpilih di Jawa Barat nanti jangan sampai masuk grup ini," ujar Basaria saat memberikan sambutan di acara pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Selasa (17/4).

Basaria mengatakan, rata-rata biaya pilkada bupati/wali kota sekitar Rp 20-30 miliar, sedangkan kekayaan calon rata-rata Rp 7-9 miliar. Jadi, kalau dihitung-hitung kekayaan yang dimiliki semua calon memberikan hartanya masih kurang.

"Itu lah sebabnya berbagai cara dilakukan oknum untuk memenuhi kebutuhannya. Kesenjangan ini biasanya dimanfaatkan oknum dengan memungut 10-30 persen dari nilai proyek atau diijon dari SKPD," katanya.

Ia mengatakan KPK akan mengawal peserta dan penyelenggara pemilu, agar tidak terjadi konflik kepentingan. Tahun ini, kata dia, KPK mulai pencegahan dari awal dengan harapan proses dalam pemilihan kepala daerah tidak terjadi tindak pidana korupsi jadi lebih awal.

Faktanya, penanganan tindak pidana korupsi yang ada di KPK sebelum jadi keplaa daerah pun ada yang sudah melakukan tindakan korupsi. "Jadi kita lebih awal datang tujuannnya baik, hanya satu yang diharapkan agar tak masuk ranah korupsi," katanya.

Pilkada yang berintegritas, kata dia, harus terwujud dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat 27 Juni mendatang. Para paslon dituntut jujur dan tidak masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Selain itu, semua ide yang dijanjikan kepada pemilih harus dilaksanakan dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika