REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perang di Suriah telah mengakibatkan puluhan rakyat yang tidak berdosa meninggal dunia termasuk perempuan dan anak-anak. Amerika Serikat (AS) yang didukung oleh sekutu-sekutunya juga ikut melancarkan serangan ke Suriah. Serangan AS dan sekutunya ke Suriah mendapat kecaman dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan, masalah di Surah tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan dan pertempuran. Solusinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus melakukan sidang darurat untuk membahas persoalan di Suriah. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga dinilai harus melakukan sidang darurat untuk mengatasi persoalan di Suriah.
"Sayangnya OKI dipimpin oleh Arab Saudi, posisi Arab Saudi jelas berseberangan dengan Pemerintahan Bashar Assad (pemerintah yang berkuasa di Suriah-Red)," kata Mu'ti kepada Republika.co.id di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (17/4).
Ia menyampaikan, Arab Saudi juga sudah jelas menjadi bagian dari sekutu AS. Jadi kalau negara-negara Muslim bungkam atas masalah yang terjadi di Suriah. Maka masalah yang terjadi di Suriah akan lebih serius lagi.
Menurutnya, masalah di Suriah tidak hanya berdampak pada umat Islam. Tapi yang akan paling banyak terdampak adalah umat Islam. "Yang perlu saya tegaskan lagi persoalan Suriah bukan konflik agama, bukan konflik antara sunni dengan syiah, tidak ada hubungannya dengan itu," ujarnya.
Ia menerangkan, konflik di Suriah terjadi karena persoalan politik dan kekuasaan. Oleh karena itu harus ada yang memfasilitasi agar faksi-faksi yang ada di suriah bisa duduk bersama. Kelompok oposisi dan Pemerintah Assad perlu duduk bersama.
Selama ini belum pernah ada pembicaraan antara kedua belah pihak karena mereka saling memaksakan kehendaknya masing-masing. Di samping itu ada pihak-pihak yang menyokong oposisi dan menyokong pemerintah yang berkuasa.
Mu'ti juga menyampaikan, PP Muhammadiyah akan menyampaikan pernyataan sikapnya terkait konflik yang terjadi di Suriah ke Pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan dapat menjadi perhatian Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
