REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, program dana desa yang bergulir sejak 2015, telah banyak mengalami perubahan pembangunan yang masif di desa. Tidak bisa dipungkiri, dana desa  telah diklaim telah diakui oleh sejumlah negara di dunia.

Eko menyebutkan, sedikitnya terdapat 13 negara, yang di antaranya dari Asia Pasifik akan mengusulkan ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mewajibkan seluruh negara berkembang untuk menerapkan program dana desanya.

"Banyak perubahan yang signifikan di desa baik dari infrastrukturnya, pendidikan dan lainnya karena adanya program dana desa. Sehingga, dengan diakui oleh dunia, maka, sudah seharusnya PBB mewajibkan program dana desa diseluruh negara berkembang," kata Eko saat kuliah umum bertemakan 'Penguatan Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Desa dan Masyarakat Desa Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di UIN Syarif Hidayatullah pada Selasa (17/4).

Menurut Eko, salah satu negara yang belum lama ini mengirimkan delegasinya ke Indonesia adalah Malaysia. Kedatangan delegasi Malaysia hanya ingin mengetahui secara langsung program dana desa di Indonesia. 

"Menteri Kemajuan Luar Bandar Malaysia telah datang ke Indonesia dan telah mengirimkan puluhan delegasinya agar belajar ke Indonesia untuk menerapkannya di Malaysia. Padahal desa-desa di Malaysia itu lebih maju dari pada desa di Indonesia," katanya.

Meskipun diakui dunia, kepada ratusan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Mendes PDTT Eko menyampaikan, masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikannya dalam membangun desa. Sehingga, diperlukan partisipasi para mahasiswa untuk membantu membangun desa.

"Mahasiswa yang merupakan calon pemimpin kedepannya ini sudaj seharusnya berpikir untuk mencari solusi disetiap persoalan. Jangan mencari persoalan di setiap solusi. Kalau kalian berpikir begitu. Insya Allah para mahasiswa dapat merubah dunia ini," kata Eko dalam siaran pers.

Ikuti Whatsapp Channel Republika