REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) terkesan sebagai upaya memperlancar pencairan dana investasi Cina ke Indonesia. Ada beberapa proyek infrastruktur, di mana Indonesia bekerja sama dengan Cina terkait investasi.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, Perpres baru ini hanya semakin merumitkan isu ketenagakerjaan di Indonesia. Selain mengancam keberadaan tenaga kerja dalam negeri juga berpotensi merusak kedaulatan Indonesia. "Permasalahan ini sudah luas sampai instansi militer, mengancam kehidupan politik dan ekonomi negara kita," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (18/4).

Menurut Said, Perpes yang baru ditandatangani Presiden Jokowi pada awal bulan ini hanya akan mempermudah masuknya para TKA Cina unskilled worker atau buruh kasar. Padahal, sejauh ini, keberadaan mereka sudah terlampau banyak. Sektor yang paling banyak menggeser keberadaan tenaga kerja lokal yakni konstruksi dan pertambangan.

Dalam kondisi kekinian, Said tidak melihat urgensi Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang TKA. Penataan sekaligus pelarangan TKA Cina yang unskilled worker atau buruh kasar seharusnya menjadi prioritas. "Pemerintah juga harus memperbaiki akurasi data untuk memahami kondisi ketenagakerjaan yang sebenarnya di Indonesia," ujarnya.