Kamis 19 Apr 2018 09:33 WIB

'Wujudkan Janji Politik Bisa Naikkan Elektabilitas Jokowi'

Soal lapangan pekerjaan dan harga bahan pokok, listrik dan BBM masih jadi PR Jokowi

Rep: Adinda Priyanka/ Red: Bilal Ramadhan
Presiden Jokowi
Foto: ANTARA
Presiden Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyebutkan, elektabilitas Jokowi yang berkutat di angka 30 hingga 40 persen merupakan lampu kuning. Meski begitu, tingkat elektabilitas itu belum bisa menentukan hasil akhir Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sebab, kehidupan berpolitik Indonesia masih terbilang dinamis hingga setahun ke depan. Menurut Adi, masih banyak pekerjaan rumah Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, termasuk di antaranya, akses terhadap lapangan pekerjaan dan stabilitas harga.

"Aplikasikan janji politik yang disampaikan Jokowi pada 2014 saat kampanye," ujar Adi ketika dihubungi Republika.co.id, Kamis (19/4).

Sejauh ini, target pembukaan 10 juta lapangan kerja belum terealisasikan secara baik. Stabilitas harga juga termasuk tidak terkendali, baik bahan pokok seperti beras dan telur, listrik hingga BBM. Dua isu ini membuat persepsi masyarakat kurang baik terhadap kinerja Jokowi.

Untuk menjaga dan meningkatkan elektabilitasnya, Jokowi harus 'melunasi' kedua permasalahan itu. Adi mencatat, ukuran ideal untuk seorang pejawat adalah 70 persen untuk tingkat kepuasan publik dan 60 persen untuk elektabilitas.

Kalau masih di bawah 50 persen seperti yang dialami Jokowi kini, terbilang tidak aman. Dibutuhkan kerja keras dalam meningkatkan elektabilitas, terutama dari menunaikan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Sejauh ini, Adi mengakui, kinerja pemerintahan Jokowi untuk infrastruktur terbilang bagus. Pembangunan dilakukan di mana-mana, terutama untuk keperluan transportasi umum.

"Sertifikat tanah pun juga dibagi, tapi manfaat ini tidak dirasakan langsung oleh masyarakat," ucap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia tersebut.

Menurut Adi, warga Indonesia kurang membutuhkan kerja-kerja seperti pembangunan jalan layang dan jalan tol. Masyarakat cenderung memerlukan dan lebih mengapresiasi program yang dirasakan secara langsung, termasuk di antaranya stabilitas harga sembako, listrik dan BBM.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement