REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menggelar rapat bersama sejumlah menteri untuk mempercepat proses penyelesaian perjanjian perdagangan bebas. Ada tiga perjanjian perdagangan bebas yang harus dikebut untuk diselesaikan pada 2018 yakni Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Indonesia-European Nation CEPA, dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) antara ASEAN dengan enam negara lainnya yakni Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Australia sudah mencapai 90 persen. Menurutnya, pekan depan tim negosiasi dari kedua negara akan duduk bersama untuk menyelesaikan beberapa hal yang masih tertunda.

"Kita harus finalisasi pada akhir bulan ini, saya dan menteri perdagangan Australia akan duduk bersama," ujar Enggar ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jumat (20/4).

Enggar menargetkan, teks final IA-CEPA bisa rampung pada Agustus 2018. Kemudian, kedua kepala negara yakni Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcom Turnbull diharapkan menandatangani IA-CEPA antara Oktober atau November 2018.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, negosiasi dengan Australia sudah banyak kemajuan. Indonesia dan Australia telah membahas secara detail terkait beberapa tarif yang sudah disepakati. "Indonesia dan Australia perundjngannga sudah sangat jauh, sudah sangat detail, sudah bicara 2,5 persen atau 5 persen," ujar Darmin.

IA-CEPA merupakan perjanjian kerja sama yang cakupannya lebih luas dari sekedar Free Trade Agreement (FTA) tradisional. Seperti diketahui, peluncuran perundingan tersebut dilakukan pada 2 November 2010. Proses sempat terhenti pada 2011-2015 sehingga dilakukan reaktivasi pada Maret 2016.

Australia merupakan salah satu mitra dagang strategis Indonesia. Kementerian Perdagangan mencatat total perdagangan Indonesia dengan Australia pada 2016 senilai 8,45 miliar dolar AS. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika