REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Komunitas tuli Kota Bogor berharap kelak ada petugas yang bisa memakai bahasa isyarat Indonesia (Bisindo) agar mereka bisa juga mengakses layanan publik secara layak. Bahkan, pelayanan pembuatan KTP pun belum ramah difabel.
Perwakilan DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kota Bogor, Andika, menyampaikan aspirasi tersebut kepada salah satu calon Wali Kota Bogor 2018-2023, Achmad Ru'yat.
''Harus ada petugas di layanan publik. Kalau tidak ada, itu menyulitkan komunikasi kami dengan pihak pemerintah kota,'' ungkap Andika melalui tulisan bercampur bahasa isyarat usai acara bincang-bincang bersama Bogor Excellent Community di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (21/4) malam.
Andika dan empat temannya yang hadir di acara itu juga menyatakan komunitas tuli belum banyak diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bogor. Sosialisasi cara pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang pun belum mereka dapatkan.
Mendengar hal tersebut Ru'yat mengungkapkan, Bogor harus dapat memberi kenyamanan bagi semua kalangan masyarakat, termasuk layanan publik baik bagi masyarakat biasa maupun difabel. Soal akses difabel, Ru'yat memandang komunitas difabel harus mendapat perhatian khusus sesuai kebutuhannya.
"Yang jelas, mereka harus diberi layanan yang menunjang pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika