REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut baik keputusan Korea Utara (Korut) untuk menangguhkan uji coba nuklir dan uji coba rudal balistik antarbenua, serta menutup tempat uji coba nuklirnya. Dalam pernyataan melalui akun Twitter-nya, Trump mengatakan ia menantikan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan pemimpin Korut Kim Jong Un.
Menurut Kantor Berita Resmi Korea (KCNA), Kim dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pekan depan. Kim akan bertatap muka dengan Trump pada akhir Mei atau awal Juni mendatang.
"Korea Utara telah sepakat untuk menangguhkan semua uji coba nuklir dan menutup tempat uji coba utama. Ini adalah kabar baik bagi Korea Utara dan dunia, kemajuan besar menanti KTT kami," kata Trump di Twitter, dilansir di Reuters, Ahad (22/4).
Sementara itu, Korea Selatan (Korsel) menyatakan bahwa keputusan Korut tersebut menandai kemajuan berarti menuju denuklirisasi (penghapusan penggunaan senjata nuklir) di semenanjung Korea. Korsel juga menyebut keputusan itu akan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kesuksesan pertemuan dengan mereka dan dengan AS.
Cina menyambut baik pengumuman Korut. Sebagai satu-satunya sekutu utama Korut, Cina tetap merasa frustasi dengan perkembangan senjata yang menantang tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lu Kang, mengatakan keputusan Korut tersebut akan meredakan ketegangan dan mempromosikan denuklirisasi. "Cina percaya bahwa keputusan Korea Utara tersebut akan membantu memperbaiki situasi di semenanjung Korea," kata Lu Kang.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyambut pengumuman Korut dan menyerukan agar AS dan Korsel mengurangi aktivitas militer mereka di wilayah semenanjung Korea.
Perlu bukti
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pun mengapresiasi langkah Korut. Namun, mereka mengatakan pengumuman itu harus mengarah pada tindakan. "Yang penting adalah ini mengarah pada denuklirisasi yang lengkap dan dapat diverifikasi. Saya ingin menekankan ini," kata Abe.
Sementara itu, Australia dan Inggris disebutkan juga menunjukkan kewaspadaan mereka. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Inggris mengatakan bahwa komitmen Pyongyang adalah langkah positif. Mereka berharap keputusan itu menunjukkan sebuah upaya untuk bernegosiasi dengan itikad yang baik.
Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan diperlukan langkah-langkah yang dapat dibuktikan untuk menjamin uji coba senjata tersebut memang telah dihentikan.
Kepala urusan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan langkah Korut merupakan langkah positif dan menyerukan adanya sebuah denuklirisasi yang tidak dapat diubah lagi di negara tersebut.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan, pengumuman Korut itu merupakan langkah ke arah yang tepat. Namun, ia menekankan agar Korut membuka atau menyingkap program nuklir dan rudal balistik misilnya yang lengkap dalam sebuah cara yang dapat dibuktikan.
Realisasi dari pernyataan Kim terkait penutupan uji coba nuklirnya tersebut juga menarik perhatian berbagai pihak. Wakil direktur Program Keamanan Global pada Union of Concerned Scientist, David Wright, mengatakan bahwa mereka mencari bukti jika Kim benar-benar serius tentang negosiasi tersebut.
"Pengumuman sepeti itu tentu saja menunjukkan dirinya, dan dia tengah mencoba menjelaskan kepada dunia sosok dirinya," kata Wright.
Korut mengatakan bahwa program nuklir dan rudalnya merupakan alat penangkis yang diperlukan menghadapi permusuhan AS. Mereka telah melakukan uji coba rudal dengan tujuan agar bisa menghantam AS dengan bom nuklir.
Uji coba dan peningkatan retorika kemarahan yang ditunjukkan oleh Trump dan Kim telah menimbulkan kekhawatiran jika sampai perang terjadi. Dalam sebuah pidato Tahun Baru, pemimpin Korut menyerukan pengurangan dalam ketegangan militer.
Terkait dengan hal tersebut, Kim mengirim delegasi ke Olimpiade Musim Dingin di Korsel pada Februari lalu. Hal itu dianggap mengarah pada pencairan hubungan dengan musuh lamanya itu.
Berbeda dengan Wright, profesor Studi Korea Utara di Korea University di Seoul, Nam Sung-wook mengatakan pengumuman Korut itu adalah 'sensasional' lantaran Kim secara pribadi telah mengumumkan rencana untuk menunda pengembangan nuklir, namun ia menilai pernyataannya menyisakan pertanyaan.
"Masih tidak jelas apakah itu berarti apakah Korea Utara tidak akan melanjutkan pengembangan program nuklirnya di masa depan atau apakah mereka akan benar-benar menutup semua fasilitas nuklir. Dan apa yang akan mereka lakukan dengan senjata nuklir mereka yang ada?" kata Nam.
Banyak pejabat dan pakar AS meragukan ketulusan Kim soal denuklirisasi. Mereka memandang ada kebingungan diplomasi baru-baru ini sebagai cara untuk memenangkan bantuan dari sanksi ekonomi.
Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara setelah uji coba nuklir pertamanya pada 2006. Sanksi tersebut diperpanjang selama dekade terakhir, dan melarang ekspor penting seperti batu bara, bijih besi, makanan laut, dan tekstil.
Sementara itu, sanksi tersebut juga membatasi impor minyak. Hal itu telah mengancam kebijakan "byungjin", yaitu pengembangan militer dan ekonomi secara bersamaan yang telah diadopsi Kim sejak mengambil alih kekuasaan pada 2011.
Koh Yu-hwan, profesor Studi Korea Utara di Universitas Dongguk di Seoul, mengatakan dia tidak percaya Pyongyang siap menyerahkan senjata nuklirnya. "Kim hanya mengatakan bahwa sekarang pembangunan nuklir selesai, dia akan mengerahkan semua upaya untuk membangun ekonomi," kata Koh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika