REPUBLIKA.CO.ID, MANAGUA -- Presiden Nikaragua Daniel Ortega mengatakan bersedia untuk mengadakan pembicaraan mengenai reformasi jaminan sosial yang telah memicu gelombang protes selama empat hari berturut-turut di negara itu. Demonstrasi yang berujung kekerasan itu dilaporkan telah membuat setidaknya 25 orang tewas, termasuk salah satunya seorang wartawan yang tengah bertugas.
Melalui pidato yang disiarkan di televisi nasional, ortega mengatakan akan terbuka melakukan negosiasi. Namun, ia hanya mengadakan dialog dengan para pemimpin bisnis, bukan dari kalangan masyarakat lainnya.
"Apa yang terjadi di negara ini adalah sesuatu yang tak bertanggung jawab, dimanipulasi oleh orang-orang tertentu yang sangat berbahaya," ujar Ortega pada Sabtu (21/4).
Aksi protes dilakukan sebagai tanggapan atas dilakukannya reformasi pemerintah terhadap sistem jaminan sosial di negara itu. Pemerintah Nikaragua memutuskan menerapkan pajak 5 persen bagi para pensiunan, termasuk mereka yang menyandang cacat.
Peningkatan kontribusi pajak juga diberikan kepada karyawan dan pengusaha. Pemerintah Nikaragua telah dituding menggunakan Institut Jaminan Sosial Nasional (INSS) sebagai sumber keuangan, namun pensiunan dan pekerja yang dipaksa menjadi sumber dana.
Demonstrasi dilakukan di tujuh kota utama Nikaragua, termasuk Ibu Kota Managua. Banyak dari peserta aksi protes yang menuntut Ortega mundur atas kekacauan yang terjadi di negara itu.
"Kami meminta Ortega dan istrinya pergi, tak hanya masalah jaminan sosial, namun apa yang kami lihat di saat banyak orang tewas karenanya, ia tak meminta maaf atas penindasan yang dilakukan terhadap rakyat," ujar salah satu demonstran, Mauri Hernandez.
Protes atas reformasi jaminan sosial ini datang menyusul demonstrasi yang satu pekan sebelumnya dilakukan terhadap pemerintah. Sebelumnya, pemerintah dituding melakukan kolusi terkait kebakaran di cagar biologis Indio Maiz yang terletak di kawasan pantai Karibia Nikaragua.
Ortega telah sering mendapat tuduhan bahwa ia melakukan kecurangan dalam proses pemilihan yang berlangsung beberapa tahun lalu. Ia disebut membuat majelis nasional negara dapat dikontrol penuh olehnya, sert merubah konstitusi penting agar dapat berkuasa lebih dari dua periode sebagai pemimpin di negara Amerika Latin itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika