REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) meminta pemerintah untuk menjelaskan soal kabar serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, penjelasan pemerintah tersebut itu perlu dilakukan untuk menjawab keresahan masyarakat terkait TKA.

"Begini saja, karena ini pemerintahan rakyat, yang berdaulat rakyat, tolong pemerintah menjelaskan dengan gamblang, yang transparan, yang jujur. Sebetulnya berapa sih tenaga kerja asing itu, berapa puluh ribu, atau belasan ribu atau ratusan ribu, kita tidak tahu," kata SBY, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (23/4).

Permintaan SBY itu menjawab kegundahan ratusan warga Kota Cilegon yang hadir dalam dialog ulama, umara, dan tokoh masyarakat dengan SBY yang tengah menggelar lawatan Tour de Banten di Hotel The Royal Krakatau. Kabar terkait serbuan TKA, terutama dari Cina, menjadi topik yang paling banyak ditanyakan warga dalam dialog tersebut.

Mereka khawatir, daerah mereka yang terkenal sebagai Kota Industri bakal dikuasai oleh TKA dan mereka akan terpinggirkan. Kendati demikian, SBY mengatakan, memang sudah lazim terjadi pertukaran tenaga kerja ahli antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, jika saling membutuhkan. Kerjasama tersebut diatur dalam Undang-Undang ASEAN.

"Yang tidak boleh, yang berbahaya, kalau datang tenaga kerja asing besar-besaran. Mengapa? Pengangguran masih banyak, tenaga kerja kita juga sudah banyak yang terampil dan bisa bekerja sendiri, mengapa kita harus mendatangkan tenaga kerja asing dalam jumah yang besar," tegasnya.

Hal itulah yang harus dijelaskan oleh pemerintah, agar tidak beredar hoax atau berita palsu. Di sisi lain, SBY mengaku ia tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan, karena takut nanti menjadi fitnah.

"Maka daripada jadi fitnah, tolong entah presiden, entah menteri, entah siapapun jelaskan kepada rakyat berapa besar tenaga kerja asing yang masuk Indonesia, dari negara mana mereka itu dan bekerja di bidang apa," harapnya.

SBY mengaku mengerti akan keresahan masyarakat saat ini yang banyak kesulitan mendapat pekerjaan. Sementara, lapangan kerja mulai banyak yang diisi TKA.

"Presiden dan Pemerintah Indonesia harus membela rakyatnya. Kita punya tenaga kerja, yang terampil juga banyak. Pemerintah harus berani. Dengan demikian kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," tutupnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika