REPUBLIKA.CO.ID, LAMONGAN – Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno menandatangani kontrak politik untuk peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT)/Pegawai Tidak Tetap (PTT). Puti akan mendesak pemerintah menghentikan moratorium guru.

“Kami juga akan mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan moratorium guru, karena guru memiliki peran vital dalam mendidik anak bangsa,” kata Puti di GOR Lamongan, Senin (23/4).  Puti berjanji akan menyampaikan keseluruhan kontrak politik itu pada Calon Gubernur Saifullah Yusuf, pasangannya.

Dalam siaran pers yang dterima Republika disebutkan, kontrak politik berisi Gus Ipul-Puti Guntur diminta berkomitmen untuk menaikkan insentif GTT/PTT di Lamongan. Adapun besaran kenaikan pendapatan dari Rp 200 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan.

Pasangan kandidat nomor 2 itu, jika terpilih dalam Pilkada Jawa Timur 2018, juga diminta untuk mendesak pemerintah agar menerbitkan SK pengangkatan GTT/PTT di lingkungan Dinas Pendidikan Lamongan.

Poin lainnya, Gus Ipul-Puti Guntur juga diminta untuk meningkatkan pendapatan ekonomi pegawai honorer melalui program kredit usaha mikro. Ditambah lagi, memberikan jaminan sosial pada GTT/PTT melalui Kartu Jatim Sehat.

“Dengan ridha Allah SWT, jika Gus Ipul dan saya ditakdirkan memimpin Jawa Timur, kami akan berkolaborasi dengan kabupaten/kota untuk peningkatan insentif GTT/PTT. Kami akan perjuangkan insentif GTT/PTT di Lamongan ini, dari Rp 200 ribu menjadi Rp 500 ribu,” kata Puti Guntur.

Ketua Forum Honorer Non Kategori (FHNK), Syukran, merasa lega dengan penandatangan kontrak politik itu. Di pihak lain, para GTT/PTT akan turut berjuang untuk menambah dukungan suara bagi Gus Ipul-Puti Guntur.

“GTT/PTT akan berjuang bersama Gus Ipul-Mbak Puti. Kami berkeyakinan, kalau keduanya terpilih, maka kesejahteraan kami akan diperhatikan dan ditingkatkan,” kata Syukran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika