REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat (AS) untuk membahas cara menghadapi ekspansi Iran di wilayah. Menurut Kementerian Luar Negeri Israel pada Rabu (25/4), Lieberman akan bertemu dengan Menteri Pertahanan AS James Mattis dan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton selama kunjungannya.
"Pertemuan akan fokus pada koordinasi keamanan yang erat antara perusahaan pertahanan Israel dan Amerika terhadap perkembangan negatif yang dihasilkan dari ekspansi Iran di Timur Tengah, dengan penekanan pada Suriah dan masalah keamanan bersama," ujar kementerian itu dalam sebuah pernyataan, dikutip Alaraby.
Israel semakin memusuhi peran Iran dalam perang Suriah. Teheran dinilai telah membantu rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad dan memanfaatkan konflik untuk membangun kehadiran militernya di negara tersebut.
Israel telah meluncurkan sejumlah serangan terhadap posisi Iran di Suriah. Serangan Israel menjadi semakin lebih berani dalam beberapa bulan terakhir.
Pada Selasa (24/4), Lieberman memperingatkan Rusia, Israel akan memberikan tanggapan militer jika Rusia melancarkan rencana untuk membawa rudal anti-pesawat S-300 ke Suriah. "Satu hal yang jelas, jika seseorang menyerang pesawat kami, kami akan menghancurkannya," kata Lieberman kepada media Israel, Ynet.
"Yang penting bagi kami adalah sistem pertahanan senjata yang ditransfer Rusia ke Suriah tidak digunakan untuk melawan kami. Jika itu digunakan untuk melawan kami, kami akan bertindak melawan mereka," kata dia.
Kunjungan Lieberman dilakukan dua minggu sebelum Presiden AS Donald Trump memutuskan apakah akan melanjutkan kesepakatan nuklir dengan Iran. Trump bersikeras dia tidak akan mempertahankan keringanan sanksi untuk Iran yang merupakan bagian dari kesepakatan itu, dan akan mengakhiri kesepakatan tersebut pada tenggat waktu 12 Mei.
Meskipun Eropa masih mendukung kesepakatan itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengajukan kesepakatan nuklir baru dengan Iran saat konferensi pers dengan Trump di Gedung Putih. Israel juga sangat kritis terhadap kesepakatan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika