Rabu 25 Apr 2018 16:34 WIB

Jokowi Ancam 'Hajar' Mereka yang Hambat Izin Investasi

Proses izin akan diselesaikan dalam hitungan jam.

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo meninjau ekspor perdana Mitsubishi Xpander di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, Rabu (25/4).
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Presiden Joko Widodo meninjau ekspor perdana Mitsubishi Xpander di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, Rabu (25/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pemerintah berencana menerbitkan program single submission bulan depan. Program ini merupakan cara penyederhaan dan kemudahan pemohon ketika akan berinvestasi di dalam negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dengan adanya program ini maka permohonan izin yang biasanya menghabiskan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan bisa selesai dalam hitungan jam. Dengan demikian diharap para investor semakin senang ketika akan menanamkan modalnya.

Dia telah mengintruksikan secara langsung kepada Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah agar perizinan investasi tidak berbelit-belit. Adanya program single submission diharap jadi batu loncatan pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi.

"Ini (single submission) sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat perizinan dari pusat ke daerah bisa terintegrasi dalam satu kesatuan," kata Jokowi dalam peluncuran ekspor mobil di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (25/4).

Ketika program ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, Jokowi meminta para investor atau pengusaha yang sudah berada di Indonesia memberikan respons atas program tersebut. Ketika ada hambatan di lapangan, atau aparat yang bermain-main dengan permohonan izin ini diharap bisa melaporkannya.

"Tolong beri tahu saya, bisik-bisik saja kecil, pasti saya hajar. Pasti akan saya perbaiki, saya benahi. Jangan takut untuk melaporkan karena itu penting buat saya," ujar Jokowi.

Jokowi menyebut, dia tidak ingin hanya mendapat informasi yang membut ia senang, tapi laporan di lapangan berbeda dengan apa yang dilaporkan. Untuk itu dia meminta masukan ketika program single submission resmi bergulir.

Di sisi lain, Jokowi pun mengingatkan sumber daya manusia di Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perizinan bisa dibenahi. Penerapan sistem ini tidak akan berjalan dengan baik ketika budaya sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini masih dilakukan.

 

Sebab walaupun sistem yang dibuat bagus, tapi SDM-nya jelek, maka program ini tidak bisa dipakai secara optimal nantinya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement